Malang (Antara Jatim) - Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengingatkan jangan sampai orang yang tidak bertuhan dibiarkan berkeliaran di Indonesia, termasuk di Kota Malang, bahkan simbol-simbol atheisme pun tidak boleh ada di negeri ini.
"Ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tidak bertuhan tidak boleh menyebar di masyarakat, tak terkecuali masyarakat Kota Malang karena dasar negara yang berlandaskan ketuhanan harus diterapkan di masyarakat," kata Sutiaji ketika menemui puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Bela Negara (GBN) yang menolak rekonsiliasi HAM PKI di Balai Kota Malang, Rabu.
Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menjaga ketenteraman dari ideologi radikal seperti PKI tersebut. "Jangan biarkan orang tak bertuhan berkeliaran di Indonesia, oleh karenanya kami mendukung segala upaya untuk meningkatkan ketenteraman di lingkungan masyarakat," ujarnya.
Menyinggung penolakan rekonsiliasi dengan PKI dan imbauan waspada Neo PKI, Sutiaji mengatakan Pemkot Malang bersama jajaran instansi terkait sudah sepakat tak mengotak-atik ideologi bangsa. "Hari ini kita berkumpul, saya anggap ini sebagai meneguhkan tekad kita sebagai warga negara, ini negara Pancasila dan jelas negara bertuhan," tegasnya.
Oleh karena itu, kalau ada pihak-pihak yang berupaya menyusupkan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan yang berlaku di negeri ini, mereka akan berhadapan langsung dengan anak bangsa.
"Kalau ada yang mau minta maaf, monggo saja kalau atas nama pribadi. Tapi kalau atas nama institusi, apalagi institusi pemerintahan, harus baca dulu sejarahnya bagaimana," ucapnya.
Sutiaji mengimbau masyarakat Kota Malang bersatu untuk memerangi ideologi PKI. Dan saat ini, musuh bangsa Indonesia adalah kebodohan dan kemiskinan yang juga harus diperangi bersama.
Sementara itu, Ketua DPRD kota Malang Arif Wicaksono mengatakan pihaknya akan mengawal ideologi Pancasila sebagai salah satu empat pilar yang harus ditegakkan. Keputusan MPR tentang empat pilar dinilai mampu mengatasi semua bentuk ancaman ideologi negara.
"Ideologi selain pancasila harus diberantas, bukan hanya PKI apapun gerakan itu harus diberantas. Semua komponen masyarakat harus bersatu dan bersinergi untuk menjaga keutuhan NKRI," tegasnya.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam GBN menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang. Aksi serentak GBN yang terdiri dari NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, KOSSI, FKPPI, KNPI, Pasjam itu dilakukan di tujuh kota besar di Jawa Timur.
Aksi yang bertujuan menolak rencana rekonsiliasi HAM Partai Komunis Indonesia (PKI). "PKI merupakan simbol atheisme yang tidak boleh ada di negara Indonesia. PKI telah merusak ideologi negara yaitu pancasila. Kami harap kita semua waspada akan acaman ideologi yang disebarkan PKI," kata koordinator aksi Haris Budi Koncahyo.
Haris meminta dengan tegas kepada masyarakat dan pemerintah untuk melakukan tindakan keras kepada setiap oknum yang berupaya menumbuhkan PKI. Aksi tersebut diakhiri dengan pembakaran simbol-simbol PKI, termasuk bendera PKI.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tidak bertuhan tidak boleh menyebar di masyarakat, tak terkecuali masyarakat Kota Malang karena dasar negara yang berlandaskan ketuhanan harus diterapkan di masyarakat," kata Sutiaji ketika menemui puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Bela Negara (GBN) yang menolak rekonsiliasi HAM PKI di Balai Kota Malang, Rabu.
Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menjaga ketenteraman dari ideologi radikal seperti PKI tersebut. "Jangan biarkan orang tak bertuhan berkeliaran di Indonesia, oleh karenanya kami mendukung segala upaya untuk meningkatkan ketenteraman di lingkungan masyarakat," ujarnya.
Menyinggung penolakan rekonsiliasi dengan PKI dan imbauan waspada Neo PKI, Sutiaji mengatakan Pemkot Malang bersama jajaran instansi terkait sudah sepakat tak mengotak-atik ideologi bangsa. "Hari ini kita berkumpul, saya anggap ini sebagai meneguhkan tekad kita sebagai warga negara, ini negara Pancasila dan jelas negara bertuhan," tegasnya.
Oleh karena itu, kalau ada pihak-pihak yang berupaya menyusupkan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan yang berlaku di negeri ini, mereka akan berhadapan langsung dengan anak bangsa.
"Kalau ada yang mau minta maaf, monggo saja kalau atas nama pribadi. Tapi kalau atas nama institusi, apalagi institusi pemerintahan, harus baca dulu sejarahnya bagaimana," ucapnya.
Sutiaji mengimbau masyarakat Kota Malang bersatu untuk memerangi ideologi PKI. Dan saat ini, musuh bangsa Indonesia adalah kebodohan dan kemiskinan yang juga harus diperangi bersama.
Sementara itu, Ketua DPRD kota Malang Arif Wicaksono mengatakan pihaknya akan mengawal ideologi Pancasila sebagai salah satu empat pilar yang harus ditegakkan. Keputusan MPR tentang empat pilar dinilai mampu mengatasi semua bentuk ancaman ideologi negara.
"Ideologi selain pancasila harus diberantas, bukan hanya PKI apapun gerakan itu harus diberantas. Semua komponen masyarakat harus bersatu dan bersinergi untuk menjaga keutuhan NKRI," tegasnya.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam GBN menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang. Aksi serentak GBN yang terdiri dari NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, KOSSI, FKPPI, KNPI, Pasjam itu dilakukan di tujuh kota besar di Jawa Timur.
Aksi yang bertujuan menolak rencana rekonsiliasi HAM Partai Komunis Indonesia (PKI). "PKI merupakan simbol atheisme yang tidak boleh ada di negara Indonesia. PKI telah merusak ideologi negara yaitu pancasila. Kami harap kita semua waspada akan acaman ideologi yang disebarkan PKI," kata koordinator aksi Haris Budi Koncahyo.
Haris meminta dengan tegas kepada masyarakat dan pemerintah untuk melakukan tindakan keras kepada setiap oknum yang berupaya menumbuhkan PKI. Aksi tersebut diakhiri dengan pembakaran simbol-simbol PKI, termasuk bendera PKI.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015