Surabaya (Antara Jatim) - Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indarparawansa, menegaskan bahwa Muslimat NU akan bersikap netral dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
"Kalau ada individu dari Muslimat NU berperan dalam pilkada serentak, maka kami hargai hal itu sebagai hak warga negara, tapi tidak boleh membawa 'bendera' organisasi," katanya di Surabaya, Sabtu.
Di sela rangkaian kunjungan Menristekdikti Muhammad Nasir ke YTPS-NU Khadijah di Wonokromo, Surabaya, Khofifah yang juga Ketua Umum YPTS-NU Khadijah Surabaya itu menyatakan warga dan pengurus Muslimat NU tidak boleh golput.
"Sebagai pengurus Muslimat NU harus melakukan equi-distance (menjaga jarak yang sama) dengan semua parpol dan semua kandidat alias netral, tapi sebagai individu mempunyai hak politik," ujarnya.
Khofifah yang juga Mensos itu mengatakan politik lokal itu hanya diketahui warga pada tingkat lokal, politik regional juga hanya diketahui warga pada tingkat regional.
"Semua itu hak politik sebagai warga negara, tapi organisasi tidak boleh diseret dalam politik praktis, jadi jika berpolitik praktis, maka hal itu atas nama individu, bukan organisasi," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kalau ada individu dari Muslimat NU berperan dalam pilkada serentak, maka kami hargai hal itu sebagai hak warga negara, tapi tidak boleh membawa 'bendera' organisasi," katanya di Surabaya, Sabtu.
Di sela rangkaian kunjungan Menristekdikti Muhammad Nasir ke YTPS-NU Khadijah di Wonokromo, Surabaya, Khofifah yang juga Ketua Umum YPTS-NU Khadijah Surabaya itu menyatakan warga dan pengurus Muslimat NU tidak boleh golput.
"Sebagai pengurus Muslimat NU harus melakukan equi-distance (menjaga jarak yang sama) dengan semua parpol dan semua kandidat alias netral, tapi sebagai individu mempunyai hak politik," ujarnya.
Khofifah yang juga Mensos itu mengatakan politik lokal itu hanya diketahui warga pada tingkat lokal, politik regional juga hanya diketahui warga pada tingkat regional.
"Semua itu hak politik sebagai warga negara, tapi organisasi tidak boleh diseret dalam politik praktis, jadi jika berpolitik praktis, maka hal itu atas nama individu, bukan organisasi," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015