Kapolda Jatim Kunjungi Daerah Rawan Konflik Pilkada

Jember (Antara Jatim) - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji berjanji akan mengunjungi sejumlah daerah yang rawan konflik dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak di 19 kabupaten/kota di provinsi setempat.

"Saya datang ke sejumlah daerah untuk melihat situasi keamanan dan saya akan datang sendiri ke sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik dalam pilkada," kata Anton usai berziarah ke makam orang tuanya dan bertemu sejumlah tokoh di Kabupaten Jember, Kamis sore.

Rombongan Kapolda Jatim tersebut naik KA Mutiara Timur dari Surabaya menuju Jember, namun kedatangannya ke kabupaten berjuluk "Kota Tembakau" tersebut bukan kunjungan kerja pertamanya setelah empat hari dilantik menjadi pemimpin Polda Jatim tersebut.

"Saya datang ke Jember untuk nyekar (ziarah) ke makam orang tua saya dan kunjungan kerja saya yang pertama adalah ke Kabupaten Banyuwangi untuk melihat situasi keamanan di sana," ucap pria kelahiran Malang yang mengaku sebagai warga Jember itu.

Menurutnya persiapan pengamanan pilkada serentak tersebut sudah dijalankan oleh Kapolda Jatim sebelumnya Irjen Pol Anas Yusuf dengan baik, sehingga Irjen Pol Anton yang mantan Kapolda Sulselbar itu mengaku tinggal menindaklanjuti saja.

"Saya akan berkeliling untuk memantau sejumlah daerah, sehingga bisa mengetahui perkembangan perpolitikan di sana terutama untuk daerah rawan konflik," ucap mantan Kapolres Banyuwangi itu.

Kendati demikian, Anton enggan menjelaskan daerah mana saja yang rawan konflik dalam pilkada serentak di Jatim dan saat disinggung tentang kerawanan pilkada di Kabupaten Jember ia optimistis akan aman.

"Saya kan orang Jember dan pasti malu kalau pilkada Jember sampai ribut-ribut karena Kapoldanya wong (orang) Jember," katanya.

Terkait dengan kampanye hitam yang marak beredar di media sosial, Anton berjanji akan memantaunya melalui tim unit cyber crime Polda Jatim dengan alat canggih yang dimiliki instansi tersebut.

"Kalau sudah membahayakan akan ditindak, namun sesuai dengan aturan pelanggaran pemilu baru bisa ditindak ketika ada laporan yang masuk dan kampanye hitam itu juga bisa dipidanakan," paparnya.(*)