Surabaya (Antara) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat menegaskan bahwa Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang pada 1-6 Agustus 2015 melanggar AD/ART NU.
"Sebelumnya (7/9) ada lima PWNU dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat, yang menegaskan pelanggaran itu," kata juru bicara Forum Lintas PWNU (FL-PWNU) Andi Jamaro Dulung dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Surabaya, Minggu.
Kini, penegasan itu dilakukan PWNU dari Sulawesi dan Maluku dalam pertemuan di Manado (13/9) yang dihadiri enam Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah PWNU.
"PWNU dari wilayah lain juga sudah ada rencana mendeklarasikan pernyataan sikap tentang pelanggaran AD/ART NU dalam Muktamar NU di Jombang itu untuk memperbaiki dan menyelamatkan NU," kata mantan Ketua PBNU selama dua periode itu.
Senada dengan itu, Rais Syuriah PWNU Papua Barat KH Ahmadi menyatakan tekad untuk menyelamatkan dan menegakkan Khittah NU, baik dalam hal akidah Islam Ahlussunnah Waljamah maupun prinsip gerakan organisasi dari intervensi ideologi dan kekuatan politik yang memanfaatkan NU untuk kepentingan politik pragmatisnya.
"Muktamar NU ke-33 di Jombang adalah contoh nyata bahwa sudah terjadi praktik perilaku yang bertentangan dengan aqidah dan budaya NU. Kami yakin semua peserta Muktamar sudah tahu dan menyaksikan sendiri," katanya.
Menurut dia, para politisi dan pejabat yang masuk kepengurusan mau mengatur dan menguasai kiai di NU.
"Ini jelas tak benar. Kita harus menghentikan cara-cara premanisme itu. NU itu kan organisasi sosial keagamaan, bukan partai. Jadi harus menggunakan hati nurani, bukan kekuasaan," katanya.
Sementara itu, Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya mendeklarasikan Gerakan Kampus Bershalawat (GKB) di sela pelantikan kepengurusan PMII setempat di Auditorium UINSA Surabaya, Sabtu (12/9) malam.
"MUI Jatim mendukung dan bersyukur dengan adanya deklarasi Gerakan Kampus Bershalawat itu, karena hal itu membuktikan mahasiswa peka terhadap problem sosial yang semakin menggejala, apalagi budaya dan seni mulai ditinggalkan. PMII bisa menjadi penjaga dan pelestari kesenian Islam," kata Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Sebelumnya (7/9) ada lima PWNU dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat, yang menegaskan pelanggaran itu," kata juru bicara Forum Lintas PWNU (FL-PWNU) Andi Jamaro Dulung dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Surabaya, Minggu.
Kini, penegasan itu dilakukan PWNU dari Sulawesi dan Maluku dalam pertemuan di Manado (13/9) yang dihadiri enam Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah PWNU.
"PWNU dari wilayah lain juga sudah ada rencana mendeklarasikan pernyataan sikap tentang pelanggaran AD/ART NU dalam Muktamar NU di Jombang itu untuk memperbaiki dan menyelamatkan NU," kata mantan Ketua PBNU selama dua periode itu.
Senada dengan itu, Rais Syuriah PWNU Papua Barat KH Ahmadi menyatakan tekad untuk menyelamatkan dan menegakkan Khittah NU, baik dalam hal akidah Islam Ahlussunnah Waljamah maupun prinsip gerakan organisasi dari intervensi ideologi dan kekuatan politik yang memanfaatkan NU untuk kepentingan politik pragmatisnya.
"Muktamar NU ke-33 di Jombang adalah contoh nyata bahwa sudah terjadi praktik perilaku yang bertentangan dengan aqidah dan budaya NU. Kami yakin semua peserta Muktamar sudah tahu dan menyaksikan sendiri," katanya.
Menurut dia, para politisi dan pejabat yang masuk kepengurusan mau mengatur dan menguasai kiai di NU.
"Ini jelas tak benar. Kita harus menghentikan cara-cara premanisme itu. NU itu kan organisasi sosial keagamaan, bukan partai. Jadi harus menggunakan hati nurani, bukan kekuasaan," katanya.
Sementara itu, Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya mendeklarasikan Gerakan Kampus Bershalawat (GKB) di sela pelantikan kepengurusan PMII setempat di Auditorium UINSA Surabaya, Sabtu (12/9) malam.
"MUI Jatim mendukung dan bersyukur dengan adanya deklarasi Gerakan Kampus Bershalawat itu, karena hal itu membuktikan mahasiswa peka terhadap problem sosial yang semakin menggejala, apalagi budaya dan seni mulai ditinggalkan. PMII bisa menjadi penjaga dan pelestari kesenian Islam," kata Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015