Malang (Antara Jatim) - Dinas Kesehatan Kota Malang menyatakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu mempengaruhi serapan anggaran kesehatan bagi warga miskin di daerah itu.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang, Jawa Timur Dr Asih Tri Rahmi Nuswantari, Jumat, mengakui angka serapan anggaran kesehatan bagi warga miskin selama Januari-Juli 2015 baru mencapai Rp1,4 miliar, padahal tahun lalu, pada periode yang sama mencapai Rp7,5 miliar.
"Anggaran untuk layanan kesehatan bagi warga miskin tahun ini sudah kami pangkas sebesar Rp8 miliar dari tahun lalu sebesar Rp18 miliar, sehingga hanya tinggal Rp10 miiar saja, namun angka serapannya tahun ini juga minim, yakni hanya Rp1,4 miliar selama satu semester pertama 2015 ini," ujarnya.
Padahal, lanjutnya, tahun lalu, dari anggaran sebesar Rp18 miliar hanya tersisa sekitar Rp3 miliar. "Faktor utama minimnya serapan anggaran kesehatan pada tahun ini disebabkan semakin banyaknya warga yang mengikuti program BPJS Kesehatan, sehingga yang mengajukan bantuan kesehatan lebih sedikit," kata Asih.
Sebelum ada program BPJS, katanya, sebesar apapun anggaran untuk kesehatan bagi warga miskin, khususnya yang mengajukan surat keterangan miskin (SPM) tetap tidak mencukupi dan selalu ditambah dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD. Namun, sekarang justru sisa anggaran lebih (silpa)-nya cukup besar karena serapannya semakin berkurang karena sudah ada BPJS.
Namun demikian, kata Asih, meski silpa saat ini kemungkinan cukup besar, anggaran untuk kesehatan warga miskin tahun depan tetap besar karena kondisi sakit warga tidak bisa diprediksi, termasuk berapa biaya yang dibutuhkan juga tidak biasa diketahui secara pasti.
Ia mengakui meski sudah banyak warga miskin yang menjadi peserta BPJS, sampai saat ini belum semua warga Kota Malang terkover oleh BPJS. Oleh karena itu, Dinkes tetap menyiapkan anggaran kesehatan bagi warga miskin yang belum menjadi peserta BPJS.
Hingga saat ini, warga miskin di Kota Malang yang telah menjadi peserta BPJS mencapai 21 ribu jiwa. "Kami akan terus mengupayakan dan memastikan warga miskin di daerah ini akan terkover BPJS seluruhnya, sebab yang dianggarkan untuk membayar iuran BPJS warga miskin mencapai Rp6,5 miliar per tahun," tuturnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang, Jawa Timur Dr Asih Tri Rahmi Nuswantari, Jumat, mengakui angka serapan anggaran kesehatan bagi warga miskin selama Januari-Juli 2015 baru mencapai Rp1,4 miliar, padahal tahun lalu, pada periode yang sama mencapai Rp7,5 miliar.
"Anggaran untuk layanan kesehatan bagi warga miskin tahun ini sudah kami pangkas sebesar Rp8 miliar dari tahun lalu sebesar Rp18 miliar, sehingga hanya tinggal Rp10 miiar saja, namun angka serapannya tahun ini juga minim, yakni hanya Rp1,4 miliar selama satu semester pertama 2015 ini," ujarnya.
Padahal, lanjutnya, tahun lalu, dari anggaran sebesar Rp18 miliar hanya tersisa sekitar Rp3 miliar. "Faktor utama minimnya serapan anggaran kesehatan pada tahun ini disebabkan semakin banyaknya warga yang mengikuti program BPJS Kesehatan, sehingga yang mengajukan bantuan kesehatan lebih sedikit," kata Asih.
Sebelum ada program BPJS, katanya, sebesar apapun anggaran untuk kesehatan bagi warga miskin, khususnya yang mengajukan surat keterangan miskin (SPM) tetap tidak mencukupi dan selalu ditambah dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD. Namun, sekarang justru sisa anggaran lebih (silpa)-nya cukup besar karena serapannya semakin berkurang karena sudah ada BPJS.
Namun demikian, kata Asih, meski silpa saat ini kemungkinan cukup besar, anggaran untuk kesehatan warga miskin tahun depan tetap besar karena kondisi sakit warga tidak bisa diprediksi, termasuk berapa biaya yang dibutuhkan juga tidak biasa diketahui secara pasti.
Ia mengakui meski sudah banyak warga miskin yang menjadi peserta BPJS, sampai saat ini belum semua warga Kota Malang terkover oleh BPJS. Oleh karena itu, Dinkes tetap menyiapkan anggaran kesehatan bagi warga miskin yang belum menjadi peserta BPJS.
Hingga saat ini, warga miskin di Kota Malang yang telah menjadi peserta BPJS mencapai 21 ribu jiwa. "Kami akan terus mengupayakan dan memastikan warga miskin di daerah ini akan terkover BPJS seluruhnya, sebab yang dianggarkan untuk membayar iuran BPJS warga miskin mencapai Rp6,5 miliar per tahun," tuturnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015