Surabaya (Antara Jatim) - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menyiapkan pengawal untuk setiap calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015.
"Setelah penetapan calon maka pasti ada pengawalan bagi mereka calon kepala daerah," ujar Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anas Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah akan dikawal oleh dua polisi selama 24 jam, termasuk penjagaan di sekitar kediamannya.
Menurut dia, hal ini dilakukan bukan lantaran terjadi tensi politik yang semakin sengit usai tahapan pencalonan hingga pelaksanaan hari pemungutan suara, namun sesuai prosedur standar operasional kepolisian.
"Prosedur standar operasional Polri secara nasional sudah mengaturnya dan di Jatim tak ada perbedaan. Seorang calon idealnya dikawal dua petugas," ucapnya.
Eks Wakabareskrim Mabes Polri tersebut menambahkan, polisi yang bertugas didapat dari proses seleksi ketat dan tidak sembarangan.
Sementara itu, menghadapi Pilkada serentak di Jatim, pihaknya menyiapkan 2/3 anggota kekuatan Polda Jatim atau sekitar 23 ribu personel, termasuk mengerahkan anggota Polres yang daerahnya tak menyelenggarakan Pilkada.
Tidak itu saja, jenderal bintang dua tersebut sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menyiagakan 700 personel Brimob membantu pengamanan di Jawa Timur.
"Prajurit TNI juga akan membantu Polri melakukan pengamanan di lapangan, baik menjelang, pelaksanaan hingga usai pemungutan suara," katanya.
Terkait daerah rawan, orang nomor satu di tubuh kepolisian Jatim tersebut mengaku tak membedakan dan memastikan semua daerah penyelenggara Pilkada akan diansitipasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Setelah penetapan calon maka pasti ada pengawalan bagi mereka calon kepala daerah," ujar Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anas Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan, seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah akan dikawal oleh dua polisi selama 24 jam, termasuk penjagaan di sekitar kediamannya.
Menurut dia, hal ini dilakukan bukan lantaran terjadi tensi politik yang semakin sengit usai tahapan pencalonan hingga pelaksanaan hari pemungutan suara, namun sesuai prosedur standar operasional kepolisian.
"Prosedur standar operasional Polri secara nasional sudah mengaturnya dan di Jatim tak ada perbedaan. Seorang calon idealnya dikawal dua petugas," ucapnya.
Eks Wakabareskrim Mabes Polri tersebut menambahkan, polisi yang bertugas didapat dari proses seleksi ketat dan tidak sembarangan.
Sementara itu, menghadapi Pilkada serentak di Jatim, pihaknya menyiapkan 2/3 anggota kekuatan Polda Jatim atau sekitar 23 ribu personel, termasuk mengerahkan anggota Polres yang daerahnya tak menyelenggarakan Pilkada.
Tidak itu saja, jenderal bintang dua tersebut sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menyiagakan 700 personel Brimob membantu pengamanan di Jawa Timur.
"Prajurit TNI juga akan membantu Polri melakukan pengamanan di lapangan, baik menjelang, pelaksanaan hingga usai pemungutan suara," katanya.
Terkait daerah rawan, orang nomor satu di tubuh kepolisian Jatim tersebut mengaku tak membedakan dan memastikan semua daerah penyelenggara Pilkada akan diansitipasi. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015