Surabaya (Antara Jatim) - Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Efendy Choirie (Gus Choi) menegaskan bahwa kadernya yang duduk di DPRD Surabaya tidak berebut jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan.
"Itu urusan kecil dan sepele. NasDem harus lebih berorientasi pada masalah yang lebih bermakna, substantif dan lebih strategis. Bukan yang berpikir tentang hal-hal sepele," kata Gus Choi kepada Antara di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, setiap partai punya hak dan kewajiban, antara partai yang satu dengan lainnya tidak boleh saling mengintervensi, apalagi mengintimidasi.
"Sekecil apapun partai, tetap punya arti. Yang besar tidak boleh bersikap takabur dan tinggi hati, yang kecil tidak boleh rendah diri. Dunia ini berputar, yang besar sekarang besok bisa saja kecil, yang kecil besok mungkin saja bisa besar," katanya.
Pernyataan Gus Choi tersebut menanggapi komentar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Surabaya Sukadar yang mengusulkan adanya kocok ulang pimpinan alat kelengkapan DPRD Surabaya sebagai dampak tidak adanya kerja sama politik yang baik di antara partai politik untuk mensukseskan Pilkada Surabaya 2015.
Munculnya gagasan tersebut tidak lainnya karena sulitnya partai-partai melakukan komunikasi politik yang baik untuk mensukseskan Pilkada Surabaya. Bahkan, lanjut dia, pihaknya menyesalkan sikap Partai Nasdem yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dinilai sulit diajak kerja sama politik.
Apalagi, lanjut dia, sikap NasDem memilih abstain atau mengibarkan bendara putih dengan tidak mengusung atau mendukung cawali-cawawali di Pilkada Surabaya. Bahkan Nasdem, menolak ajakan koalisi PKB dan Hanura untuk mengusung calon sendiri sebagai penantang cawali-cawawali Surabaya petahana Risma dan Whisnu yang diusung PDIP.
Sikap tersebut membuat Pilkada Surabaya nyaris hanya diikuti calon petahana. KPU Surabaya akhirnya memperpanjangan dua kali pendaftaran cawali-cawawali sehingga muncul calon penantan yang diusung PAN dan Demokrat.
"Pada saat kami ajak koalisi bersama mengusung cawali-cawawali Risma-Whisnu, NasDem mala meminta PDIP juga mendaftarkan calonnya ke Nasdem. Masak bu Risma dan Pak Whisnu (Ketua DPC PDIP Surabaya) diminta daftar ke Nasdem," ujar Sukadar.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai NasDem Surabaya Vinsensius Awey membatah jika pihaknya memaksa agar PDIP harus ke kantor NasDem untuk membicarakan koalisi untuk suksesnya Pilkada Surabaya.
"Sepengetahuan saya, tidaklah mungkin kami memaksa agar PDIP yang menghadap kami. Siapakah kami. Kok bisa memaksa atau mengharuskan PDIP menghadap Nasdem," katanya.
Awey menyampaikan jika dirinya bisa membuktikan secara kongkrit berupa surat resmi yang pernah diterimanya terkait maksud PDIP yang ingin berkoordinasi dengan pengurus NasDem, meskipun akhirnya tidak pernah terealisasi hingga sekarang.
"Yang ada adalah teman-teman PDIP yang melayangkan surat kepada kami untuk bertemu dengan pengurus NasDem. Saat itu kami sudah merespons surat tersebut dan menentukan waktu pertemuan, namun pertemuan itu batal dikarenakan teman teman PDIP menginginkan pertemuan setelah Lebaran,"tegasnya.
Untuk itu anggota Komisi C DPRD Surabaya ini sangat menyesalkan jika akhirnya dikaitkan dengan posisi struktur alat kelengkapan dewan di DPRD Surabaya, meskipun dirinya mengakui jika hal itu tidak berpengaruh dengan pendiriannya.
"Kalau persoalan Pilkada dikaitkan dengan alat kelengkapan dewan, saya berfikir sangat tidak ada relevansinya, meskipun bagi kami tidak jadi persoalan, asal bisa membuat lembaga dewan menjadi semakin baik," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Itu urusan kecil dan sepele. NasDem harus lebih berorientasi pada masalah yang lebih bermakna, substantif dan lebih strategis. Bukan yang berpikir tentang hal-hal sepele," kata Gus Choi kepada Antara di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, setiap partai punya hak dan kewajiban, antara partai yang satu dengan lainnya tidak boleh saling mengintervensi, apalagi mengintimidasi.
"Sekecil apapun partai, tetap punya arti. Yang besar tidak boleh bersikap takabur dan tinggi hati, yang kecil tidak boleh rendah diri. Dunia ini berputar, yang besar sekarang besok bisa saja kecil, yang kecil besok mungkin saja bisa besar," katanya.
Pernyataan Gus Choi tersebut menanggapi komentar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Surabaya Sukadar yang mengusulkan adanya kocok ulang pimpinan alat kelengkapan DPRD Surabaya sebagai dampak tidak adanya kerja sama politik yang baik di antara partai politik untuk mensukseskan Pilkada Surabaya 2015.
Munculnya gagasan tersebut tidak lainnya karena sulitnya partai-partai melakukan komunikasi politik yang baik untuk mensukseskan Pilkada Surabaya. Bahkan, lanjut dia, pihaknya menyesalkan sikap Partai Nasdem yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dinilai sulit diajak kerja sama politik.
Apalagi, lanjut dia, sikap NasDem memilih abstain atau mengibarkan bendara putih dengan tidak mengusung atau mendukung cawali-cawawali di Pilkada Surabaya. Bahkan Nasdem, menolak ajakan koalisi PKB dan Hanura untuk mengusung calon sendiri sebagai penantang cawali-cawawali Surabaya petahana Risma dan Whisnu yang diusung PDIP.
Sikap tersebut membuat Pilkada Surabaya nyaris hanya diikuti calon petahana. KPU Surabaya akhirnya memperpanjangan dua kali pendaftaran cawali-cawawali sehingga muncul calon penantan yang diusung PAN dan Demokrat.
"Pada saat kami ajak koalisi bersama mengusung cawali-cawawali Risma-Whisnu, NasDem mala meminta PDIP juga mendaftarkan calonnya ke Nasdem. Masak bu Risma dan Pak Whisnu (Ketua DPC PDIP Surabaya) diminta daftar ke Nasdem," ujar Sukadar.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai NasDem Surabaya Vinsensius Awey membatah jika pihaknya memaksa agar PDIP harus ke kantor NasDem untuk membicarakan koalisi untuk suksesnya Pilkada Surabaya.
"Sepengetahuan saya, tidaklah mungkin kami memaksa agar PDIP yang menghadap kami. Siapakah kami. Kok bisa memaksa atau mengharuskan PDIP menghadap Nasdem," katanya.
Awey menyampaikan jika dirinya bisa membuktikan secara kongkrit berupa surat resmi yang pernah diterimanya terkait maksud PDIP yang ingin berkoordinasi dengan pengurus NasDem, meskipun akhirnya tidak pernah terealisasi hingga sekarang.
"Yang ada adalah teman-teman PDIP yang melayangkan surat kepada kami untuk bertemu dengan pengurus NasDem. Saat itu kami sudah merespons surat tersebut dan menentukan waktu pertemuan, namun pertemuan itu batal dikarenakan teman teman PDIP menginginkan pertemuan setelah Lebaran,"tegasnya.
Untuk itu anggota Komisi C DPRD Surabaya ini sangat menyesalkan jika akhirnya dikaitkan dengan posisi struktur alat kelengkapan dewan di DPRD Surabaya, meskipun dirinya mengakui jika hal itu tidak berpengaruh dengan pendiriannya.
"Kalau persoalan Pilkada dikaitkan dengan alat kelengkapan dewan, saya berfikir sangat tidak ada relevansinya, meskipun bagi kami tidak jadi persoalan, asal bisa membuat lembaga dewan menjadi semakin baik," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015