Surabaya (Antara Jatim) - Pengamat Politik dan Ketua Parlemen Watch Jatim Umar Salahudin menilai sebaiknya Pilkada Surabaya 2015 diundur hingga 2017 daripada yang dimunculkan calon boneka.
"Calon boneka menjadi tragedi demokrasi di Surabaya, calon boneka membodohi rakyat," kata Umar Salahudin kepada Antara di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, kalau ada calon boneka berarti motivasinya pragmatis yakni rela maju untuk kekalahannya dan memenangkan calon yang lain. Calon boneka tersebut pasti dapat benefit atau bentuk imbal jasa.
Sedangkan yang dikorbankan, katanya, adalah rakyat. Apalagi dengan anggaran pilkada besar seperti itu secara langsung hanya untuk menguntungkan calon-calon boneka saja.
"Selamatkan demokrasi, selamatkan uang rakyat," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, fenomena Pilkada Surabaya 2015 yang saat masa pendaftaran 26-28 Juli 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya hanya diikuti satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PDIP yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana perlu disikapi.
Gelagat munculnya calon tunggal bisa dilihat sejak pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan yang dibuka beberapa waktu lalu yang tidak ada peminatnya.
Kondisi seperti ini memunculkan opini adanya calon boneka yang disiapkan untuk kalah melawan calon petahana Risma-Whisnu. Namun hal itu dibantah sejumlah parpol dengan membenuk Koalisi Majapahit yang beranggotakan enam parpol yakni Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, PAN dan Golkar.
Koalisi Majapahit menyatakan diri siap mendaftarkan cawali dan cawawalinya ke KPU Surabaya, namun sampai pendaftaran dibuka tidak ada yang muncul.
Padahal sehari sebelum pendaftaran di KPU ditutup dan diperpanjang tiga hari lagi banyak pemberitaan di media menyebut sejumlah pasangan calon yang siap mendaftar yakni Syamsul Arifin (PKB) dan Siswandi (Demokrat) diusung Koalisi Majapahit. Namun semua itu tidak terbukti karena tidak ada yang daftar di KPU.
Begitu juga, dari koalisi Poros Tengah yakni PKB, Hanura dan Nasdem dikabarkan memunculkan calon Syamsul Arifin (PKB) dan Warsito (Hanura) maupun calon yang diusung Gerindra dan Demokrat yakni Sukoto (non partai) dan Siswandi (Demokrat) juga tetap belum terbukti.
"Memang lebih baik pilkada diundur dari pada yang dimunculken calon boneka. Itu pembodohan rakyat dan rakyat yang dirugikan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Calon boneka menjadi tragedi demokrasi di Surabaya, calon boneka membodohi rakyat," kata Umar Salahudin kepada Antara di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, kalau ada calon boneka berarti motivasinya pragmatis yakni rela maju untuk kekalahannya dan memenangkan calon yang lain. Calon boneka tersebut pasti dapat benefit atau bentuk imbal jasa.
Sedangkan yang dikorbankan, katanya, adalah rakyat. Apalagi dengan anggaran pilkada besar seperti itu secara langsung hanya untuk menguntungkan calon-calon boneka saja.
"Selamatkan demokrasi, selamatkan uang rakyat," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, fenomena Pilkada Surabaya 2015 yang saat masa pendaftaran 26-28 Juli 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya hanya diikuti satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PDIP yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana perlu disikapi.
Gelagat munculnya calon tunggal bisa dilihat sejak pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan yang dibuka beberapa waktu lalu yang tidak ada peminatnya.
Kondisi seperti ini memunculkan opini adanya calon boneka yang disiapkan untuk kalah melawan calon petahana Risma-Whisnu. Namun hal itu dibantah sejumlah parpol dengan membenuk Koalisi Majapahit yang beranggotakan enam parpol yakni Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, PAN dan Golkar.
Koalisi Majapahit menyatakan diri siap mendaftarkan cawali dan cawawalinya ke KPU Surabaya, namun sampai pendaftaran dibuka tidak ada yang muncul.
Padahal sehari sebelum pendaftaran di KPU ditutup dan diperpanjang tiga hari lagi banyak pemberitaan di media menyebut sejumlah pasangan calon yang siap mendaftar yakni Syamsul Arifin (PKB) dan Siswandi (Demokrat) diusung Koalisi Majapahit. Namun semua itu tidak terbukti karena tidak ada yang daftar di KPU.
Begitu juga, dari koalisi Poros Tengah yakni PKB, Hanura dan Nasdem dikabarkan memunculkan calon Syamsul Arifin (PKB) dan Warsito (Hanura) maupun calon yang diusung Gerindra dan Demokrat yakni Sukoto (non partai) dan Siswandi (Demokrat) juga tetap belum terbukti.
"Memang lebih baik pilkada diundur dari pada yang dimunculken calon boneka. Itu pembodohan rakyat dan rakyat yang dirugikan," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015