Pasuruan (Antara Jatim) - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan proses distribusi beras untuk masyarakat miskin (raskin) tergantung Surat Perintah Alokasi (SPA) kepala daerah di setiap masing-masing tempat.
"Apabila SPA sudah turun dari bupati atau wali kota, maka gudang Bulog bisa mendistribusikan raskin sesuai dengan jadwal. Tanpa SPA, Bulog tidak bisa mengeluarkan beras dari gudang divre maupun sub divre." katanya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pasuruan, Minggu.
Ia meminta semua kepala daerah menyerahkan SPA, agar masyarakat miskin yang mendapat bantuan raskin bisa tenang menjalankan ibadah puasa dan saat perayaan Idul Fitri stok logistik raskin bisa aman.
"Kami sudah dua kali menggelar pertemuan dengan Tim Koordinasi (Tikor) raskin untuk mengevaluasi pendistribusian raskin karena Kuasa Pengguna Anggaran dan monitoring raskin berada di kementerian kami," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pengecekan raskin di gudang Bulog, bisa dilakukan oleh Tim Tikor Raskin di daerah masing-masing, sekaligus mengirimkan SPA yang juga dilakukan pengecekan kelayakan dan kualitas raskin yang akan didistribusikan ke daerah penerima raskin.
Penerima raskin merupakan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berjumlah 15,5 juta, dan untuk tahun 2015 bertambah 840 ribu. Selain itu, KKS bisa digunakan multifungsi, seperti membeli solar, pupuk, gas elpji 3 kilogram bersubsi, serta gratis sertifikat tanah.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Jawa Timur, Witono mengatakan realisasi beras raskin dari bulan Januari hingga Juli mencapai 263.042 ton atau setara dengan 87,8 persen karena terkendala Harga Tebus Raskin (HTR).
"Rata-rata total penyaluran per bulan berkisar antara 42 ribu ton sedangkan stok beras di Bulog Jatim sekitar 362.748 ton atau mampu untuk memenuhi kebutuhan hingga bulan Februari 2016, sedangkan untuk Kota dan Kabupaten Pasuruan bisa memenuhi kebutuhan hingga bulan Desember mendatang," tandasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Apabila SPA sudah turun dari bupati atau wali kota, maka gudang Bulog bisa mendistribusikan raskin sesuai dengan jadwal. Tanpa SPA, Bulog tidak bisa mengeluarkan beras dari gudang divre maupun sub divre." katanya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pasuruan, Minggu.
Ia meminta semua kepala daerah menyerahkan SPA, agar masyarakat miskin yang mendapat bantuan raskin bisa tenang menjalankan ibadah puasa dan saat perayaan Idul Fitri stok logistik raskin bisa aman.
"Kami sudah dua kali menggelar pertemuan dengan Tim Koordinasi (Tikor) raskin untuk mengevaluasi pendistribusian raskin karena Kuasa Pengguna Anggaran dan monitoring raskin berada di kementerian kami," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pengecekan raskin di gudang Bulog, bisa dilakukan oleh Tim Tikor Raskin di daerah masing-masing, sekaligus mengirimkan SPA yang juga dilakukan pengecekan kelayakan dan kualitas raskin yang akan didistribusikan ke daerah penerima raskin.
Penerima raskin merupakan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berjumlah 15,5 juta, dan untuk tahun 2015 bertambah 840 ribu. Selain itu, KKS bisa digunakan multifungsi, seperti membeli solar, pupuk, gas elpji 3 kilogram bersubsi, serta gratis sertifikat tanah.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Jawa Timur, Witono mengatakan realisasi beras raskin dari bulan Januari hingga Juli mencapai 263.042 ton atau setara dengan 87,8 persen karena terkendala Harga Tebus Raskin (HTR).
"Rata-rata total penyaluran per bulan berkisar antara 42 ribu ton sedangkan stok beras di Bulog Jatim sekitar 362.748 ton atau mampu untuk memenuhi kebutuhan hingga bulan Februari 2016, sedangkan untuk Kota dan Kabupaten Pasuruan bisa memenuhi kebutuhan hingga bulan Desember mendatang," tandasnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015