Surabaya (Antara Jatim) - Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Timur menilai program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum berjalan dengan baik di tingkat provinsi.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Timur Aan Anshori, Selasa, mengatakan, saat ini masih banyak program Nawacita tersebut yang masih belum sejalan dengan program rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
"Selain itu, dalam program tersebut juga masih banyak yang belum bisa disingkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur," katanya saat sarasehan bertajuk "Konsistensi Antara Nawacita, RPJMN dan RPJMD" di Surabaya, Selasa.
Ia mengemukakan, salah satu program yang masih belum bisa sejalan di antaranya adalah di bidang hukum dan HAM.
"Dalam Nawacita mengamanatkan adanya penegakan hukum yang berkeadilan tetapi dokumen RPJMD hanya berbicara mengenai sosialisasi hukum dan HAM saja," katanya.
Selain itu, juga ada bidang agama di mana program Nawacita terdapat lima prioritas dalam memperteguh kebhinekaan di antaranya bersikap tegas atas pelanggaran hak-hak warga dan kemanusiaan sepreti tercantum dalam Pancasila dan pembukaan konsitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Namun setelah kami telaah ternyata ada beberapa catatan yang dapat dibandingkan antara program Nawacita dengan RPJMD yang belum sejalan seperti barometer yang dipakai Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melihat fungsi agama hanya semata dilihat dari indikator banyak atau sedikitnya tempat ibadah," katanya.
Oleh karena itu, dengan adanya telaah yang sudah kami lakukan ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu menyelaraskan program Nawacita dengan RPJMN dan juga RPJMD.
"Kami berharap masukan yang kami berikan ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Timur Aan Anshori, Selasa, mengatakan, saat ini masih banyak program Nawacita tersebut yang masih belum sejalan dengan program rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
"Selain itu, dalam program tersebut juga masih banyak yang belum bisa disingkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur," katanya saat sarasehan bertajuk "Konsistensi Antara Nawacita, RPJMN dan RPJMD" di Surabaya, Selasa.
Ia mengemukakan, salah satu program yang masih belum bisa sejalan di antaranya adalah di bidang hukum dan HAM.
"Dalam Nawacita mengamanatkan adanya penegakan hukum yang berkeadilan tetapi dokumen RPJMD hanya berbicara mengenai sosialisasi hukum dan HAM saja," katanya.
Selain itu, juga ada bidang agama di mana program Nawacita terdapat lima prioritas dalam memperteguh kebhinekaan di antaranya bersikap tegas atas pelanggaran hak-hak warga dan kemanusiaan sepreti tercantum dalam Pancasila dan pembukaan konsitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Namun setelah kami telaah ternyata ada beberapa catatan yang dapat dibandingkan antara program Nawacita dengan RPJMD yang belum sejalan seperti barometer yang dipakai Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melihat fungsi agama hanya semata dilihat dari indikator banyak atau sedikitnya tempat ibadah," katanya.
Oleh karena itu, dengan adanya telaah yang sudah kami lakukan ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu menyelaraskan program Nawacita dengan RPJMN dan juga RPJMD.
"Kami berharap masukan yang kami berikan ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur," katanya.(*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015