Surabaya (Antara Jatim) - Sejumlah politisi menilai Koalisi Majapahit yang terdiri dari enam partai politik di Surabaya tidak akan berlangsung lama karena diprediksi akan mengalami perpecahan di masing-masing partai.
"Koalisi Majapahit sangat memungkinkan akan berakhir menjadi Koalisi Masapahit," kata Wakil Sekretaris Partai Nasdem Jatim Vinsensius Awey kepada Antara di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, kemungkinan itu bisa terwujud jika rekomendasi di masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang tidak sejalan dengan kehendak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di masing-masing parpol di tubuh koalisi Majapahit.
Selain itu, lanjut dia, apabila calon wali kota petahan Tri Rismaharini tidak direkomendasi oleh DPP PDIP sehingga membuat koalisi Majapahit (Gerindra, Demokrat, PKB, Golkar, PKS dan PAN) terpecah menjadi dua yakni antara yang memberikan tumpangan kepada calon petahana dan yang tidak memberikan tumpangan kepada petahana.
"Namun bagaimanapun semangat mereka patut kita apresiasi sebagai bagian dari perwujudan demokrasi dan pendidikan politik bangsa," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya yang juga politisi Partai Demokrat Ratih Retnowati mengatakan dalam dunia politik segalanya bisa berubah setiap saat.
"Karena politik kan tidak statis, satu menit saja bisa berubah. Sehingga kami melihat situasi yang ada," kata Ratih.
Apalagi, lanjut dia, dalam proses penjajakan tersebut masih belum ada langkah konkrit untuk mengusung bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Ratih menegaskan, figur calon yang diusung Partai Demokrat akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
"Menyoal hal itu bergantung pada arahan dan instruksi DPP yang akan diturunkan nantinya," tegas Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Ia mengaku, seluruh Pengurus dan kader Partai Demokrat siap mematuhi apapun keputusan DPP.
Senada dengan itu, anggota DPRD Surabaya dan politisi PKS, Ahmad Suyanto mengakui, kelemahan Koalisi Majapahit adalah belum adanya bakal calon yang diusung.
Ketua fraksi PKS di DPRD Surabaya ini mengaku terbentuknya koalisi bersama enam partai politik, masing-masing Partai Gerindra, PKS, PKB, Golkar, Demokrat dan PAN merupakan dinamika politik dalam menghadapi Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya.
"Ini hanya sekadar dinamika politik yang menunjukkan ternyata ada agregasi (kesatuan) politik tanpa meilihat partainya," ujar alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Namun demikian, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan meski berniat mengusung calon sendiri, tapi semua kemungkinan pada akhirnya bisa terjadi dalam arah koalisi nanti, termasuk di antaranya mengarahkan dukungan ke pasangan Risma–Whisnu.
"Koalisi Majapahit nantinya, mungkin saja ngeblek (dukung penuh) ke Risma," katanya.
Ahmad Suyanto mengatakan alasan mengarahkan dukungan ke petahana karena pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana (WS) elektabilistasnya masih tinggi dibandingkan dengan beberapa bakal calon lain.
"Saat ini, sulit untuk mengalahkan Bu Risma," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Koalisi Majapahit sangat memungkinkan akan berakhir menjadi Koalisi Masapahit," kata Wakil Sekretaris Partai Nasdem Jatim Vinsensius Awey kepada Antara di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, kemungkinan itu bisa terwujud jika rekomendasi di masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang tidak sejalan dengan kehendak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di masing-masing parpol di tubuh koalisi Majapahit.
Selain itu, lanjut dia, apabila calon wali kota petahan Tri Rismaharini tidak direkomendasi oleh DPP PDIP sehingga membuat koalisi Majapahit (Gerindra, Demokrat, PKB, Golkar, PKS dan PAN) terpecah menjadi dua yakni antara yang memberikan tumpangan kepada calon petahana dan yang tidak memberikan tumpangan kepada petahana.
"Namun bagaimanapun semangat mereka patut kita apresiasi sebagai bagian dari perwujudan demokrasi dan pendidikan politik bangsa," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya yang juga politisi Partai Demokrat Ratih Retnowati mengatakan dalam dunia politik segalanya bisa berubah setiap saat.
"Karena politik kan tidak statis, satu menit saja bisa berubah. Sehingga kami melihat situasi yang ada," kata Ratih.
Apalagi, lanjut dia, dalam proses penjajakan tersebut masih belum ada langkah konkrit untuk mengusung bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Ratih menegaskan, figur calon yang diusung Partai Demokrat akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
"Menyoal hal itu bergantung pada arahan dan instruksi DPP yang akan diturunkan nantinya," tegas Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Ia mengaku, seluruh Pengurus dan kader Partai Demokrat siap mematuhi apapun keputusan DPP.
Senada dengan itu, anggota DPRD Surabaya dan politisi PKS, Ahmad Suyanto mengakui, kelemahan Koalisi Majapahit adalah belum adanya bakal calon yang diusung.
Ketua fraksi PKS di DPRD Surabaya ini mengaku terbentuknya koalisi bersama enam partai politik, masing-masing Partai Gerindra, PKS, PKB, Golkar, Demokrat dan PAN merupakan dinamika politik dalam menghadapi Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya.
"Ini hanya sekadar dinamika politik yang menunjukkan ternyata ada agregasi (kesatuan) politik tanpa meilihat partainya," ujar alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Namun demikian, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan meski berniat mengusung calon sendiri, tapi semua kemungkinan pada akhirnya bisa terjadi dalam arah koalisi nanti, termasuk di antaranya mengarahkan dukungan ke pasangan Risma–Whisnu.
"Koalisi Majapahit nantinya, mungkin saja ngeblek (dukung penuh) ke Risma," katanya.
Ahmad Suyanto mengatakan alasan mengarahkan dukungan ke petahana karena pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana (WS) elektabilistasnya masih tinggi dibandingkan dengan beberapa bakal calon lain.
"Saat ini, sulit untuk mengalahkan Bu Risma," katanya. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015