Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya menyetujui penentuan lokasi pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Kota Surabaya yang akan memudahkan akses menuju Teluk Lamong dan bandara Juanda 2 dan 3.
"Kami sudah konsultasi ke Kementrian Pekerjaan Umum. Kami juga sudah menghadap gubernur dan alhamdulillah gubernur telah menyepakati penetapan lokasi untuk JLLT dan JLLB," kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika jumpa pers di ruang kerja wali kota, Jumat.
Pengembangan jaringan jalan di antaranya JLLT dan JLLB telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan rencana alignment JLLT dituangkan dalam Perwali Nomor 51 tahun 2014.
Wali Kota Surabaya mengatakan JLLT yang dilakukan secara bertahap jangka panjang, dibangun dari akses ke Jembatan Suramadu sampai dengan Gunung Anyar. Rencana pembangunan JLLT kurang lebih sepanjang 17 kilometer dengan lebar 60 meter (termasuk ruang milik jalan).
JLLT membentang melewati wilayah Kenjeran-Bulak-Mulyorejo-Sukolilo-Rungkut-Gunung Anyar. Sementara rencana pembangunan JLLB sepanjang kurang lebih 26,1 kilometer dengan lebar 55 meter (termasuk ruang milik jalan).
JLLB dibangun untuk mengurangi kemacetan di koridor Utara Selatan Kota Surabaya membentang melewati Romokalisari, Pakal, Sememi dan Lakarsantri. "Untuk Jalur Lingkar Luar Barat men-support akses menuju Pelabuhan Teluk Lamong. Sementara Jalur Lingkar Luar Timur men-support akses menuju Bandara Juanda Baru terminal 2-3," ujar wali kota.
Pembangunan JLLB maupun JLLT dipandang sangat efisien karena kurang lebih 80 persen menggunakan prasarana/sarana utilitas (PSU) milik pengembang yang akan diserahkan untuk kepentingan pembangunan jalan.
Dengan demikian, lanjut dia, Pemkot tidak terlalu terbebani dengan masalah pembebasan lahan. "Pembebasan lahan kurang lebih 20 persen. Yang dikerjakan Pemkot yang lahan ada masyarakatnya, untuk yang lain dikerjakan pengembang. Saya prediksi pengerjaannya dua tahun," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga fokus pada kelanjutan pembangunan "Frontage Road" Jalan Ahmad Yani sisi Timur dan sisi Barat. Pemkot masih terus berupaya melakukan pembebasan lahan secara bertahap mulai dari Jalan Manunggal sampai dengan Royal Plaza (sisi Barat).
Keberadaan Frontage Road sisi Barat dan Timur ini bisa menambah kapasitas Jalan Ahmad Yani sehingga akan mengurangi kemacetan di jalan utama yang menghubungkan ke arah Sidoarjo itu.
"Kalau jalur Frontage Road ini jadi, kemacetan di Jalan Ahmad Yani akan turun," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami sudah konsultasi ke Kementrian Pekerjaan Umum. Kami juga sudah menghadap gubernur dan alhamdulillah gubernur telah menyepakati penetapan lokasi untuk JLLT dan JLLB," kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika jumpa pers di ruang kerja wali kota, Jumat.
Pengembangan jaringan jalan di antaranya JLLT dan JLLB telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan rencana alignment JLLT dituangkan dalam Perwali Nomor 51 tahun 2014.
Wali Kota Surabaya mengatakan JLLT yang dilakukan secara bertahap jangka panjang, dibangun dari akses ke Jembatan Suramadu sampai dengan Gunung Anyar. Rencana pembangunan JLLT kurang lebih sepanjang 17 kilometer dengan lebar 60 meter (termasuk ruang milik jalan).
JLLT membentang melewati wilayah Kenjeran-Bulak-Mulyorejo-Sukolilo-Rungkut-Gunung Anyar. Sementara rencana pembangunan JLLB sepanjang kurang lebih 26,1 kilometer dengan lebar 55 meter (termasuk ruang milik jalan).
JLLB dibangun untuk mengurangi kemacetan di koridor Utara Selatan Kota Surabaya membentang melewati Romokalisari, Pakal, Sememi dan Lakarsantri. "Untuk Jalur Lingkar Luar Barat men-support akses menuju Pelabuhan Teluk Lamong. Sementara Jalur Lingkar Luar Timur men-support akses menuju Bandara Juanda Baru terminal 2-3," ujar wali kota.
Pembangunan JLLB maupun JLLT dipandang sangat efisien karena kurang lebih 80 persen menggunakan prasarana/sarana utilitas (PSU) milik pengembang yang akan diserahkan untuk kepentingan pembangunan jalan.
Dengan demikian, lanjut dia, Pemkot tidak terlalu terbebani dengan masalah pembebasan lahan. "Pembebasan lahan kurang lebih 20 persen. Yang dikerjakan Pemkot yang lahan ada masyarakatnya, untuk yang lain dikerjakan pengembang. Saya prediksi pengerjaannya dua tahun," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga fokus pada kelanjutan pembangunan "Frontage Road" Jalan Ahmad Yani sisi Timur dan sisi Barat. Pemkot masih terus berupaya melakukan pembebasan lahan secara bertahap mulai dari Jalan Manunggal sampai dengan Royal Plaza (sisi Barat).
Keberadaan Frontage Road sisi Barat dan Timur ini bisa menambah kapasitas Jalan Ahmad Yani sehingga akan mengurangi kemacetan di jalan utama yang menghubungkan ke arah Sidoarjo itu.
"Kalau jalur Frontage Road ini jadi, kemacetan di Jalan Ahmad Yani akan turun," katanya. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015