Surabaya (Antara Jatim) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen mempersingkat perizinan bagi investor di Indonesia karena hal tersebut masih dirasakan menjadi kendala utama investasi di Tanah Air. "Padahal target penambahan investasi tahun 2015 sangat besar atau mencapai Rp519 triliun. Angka itu naik 14 persen dibanding pencapaian pada 2014," kata Kepala BKPM, Franky Sibarani, setelah membuka acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional, di Surabaya, Selasa. Dari jumlah itu, untuk wilayah Jawa sebesar Rp282,6 triliun, Sumatera Rp75,2 triliun, dan Kepulauan Kalimantan Rp74,5 triliun. Kemudian, Sulawesi Rp 27,8 triliun, Bali Rp19 triliun, Maluku Rp7,3 triliun, dan Papua Rp33,2 triliun. "Terkait target hingga tahun 2019 sebesar Rp3.500 triliun," katanya. Oleh sebab itu, Indonesia menawarkan banyak bidang usaha mulai perikanan, maritim, peternakan, pengolahan bahan mentah dan lainnya. Namun, saat ini justru banyak negara yang mau mencoba investasi baru di Indonesia. Padahal, mereka belum pernah mengembangkan sektor itu. "Contoh Jepang mencoba investasi di bidang peternakan di mana biasanya dilakukan investor asal Australia. Bahkan Jepang mau investasi di bidang maritim di Jatim," katanya. Di samping itu, tambah dia, untuk menarik minat investor menanamkan modal di Indonesia pihaknya juga siap memberikan fasilitas yang dibutuhkan di antaranya ketersediaan aliran listrik. Hal itu direalisasi dengan, membangun fasilitas ketenagalistrikan sebesar 35 ribu MegaWatt. "Kami juga akan membangun waduk, bandara baru dan 24 pelabuhan di Indonesia," katanya. Apalagi, peluang Indonesia untuk mendapatkan modal dari investor asing sangat besar. Ketika Presiden ke Tiongkok dan Jepang beberapa waktu lalu, potensi investasi itu mencapai 73 miliar dolar AS untuk 12 sektor usaha dan menyebar di 15 provinsi di Tanah Air. "Bahkan, tidak hanya infrastruktur perizinan yang utama. Kini BKPM sedang melakukan koordinasi dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar perizinan bisa lebih cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi," katanya. Ia optimistis, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat diterapkan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Apalagi, PTSP tersebut bekerja sama dengan 22 kementerian dan lima lembaga atau badan. "Ke depan, investor itu hanya mendatangi tiga lokasi jika ingin investasi di Indonesia yaitu BKPM untuk izin secara nasional, ke PTSP provinsi dan PTSP kabupaten atau kota. Mereka tidak lagi mendatangi satu persatu kementerian yang berkaitan," katanya. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, mengemukakan, kinerja produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim pada tahun 2014 sebesar Rp1.500 triliun. Angka tersebut menyumbang 14,61 persen terhadap nasional. "Untuk investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp145,04 triliun. Dari jumlah itu, PMA hanya memberikan kontribusi sebesar Rp19,25 triliun dan sisanya PMDN," katanya.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015