Kediri (Antara Jatim) - GP Ansor Kabupaten Kediri, Jawa Timur, meminta antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan polisi bisa akur dan tidak terjadi konflik, sehingga ke depan bisa bekerjasama memberantas para koruptor. "Kami prihatin dengan konflik KPK dan polri. Jika terjadi konflik, pasti ada yang tepuk tangan dan itu koruptor," kata Ketua GP Ansor Kabupaten Kediri Munasir Huda di Kediri, Sabtu. Pihaknya menilai, jika ada konflik koruptor yang diuntungkan. Dengan adanya konflik yang terjadi antara anggota KPK dengan polisi, kinerja mereka tidak bisa maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi. "Kami berharap, KPK dan polisi harus kuat untuk perangi koruptor," ujarnya. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, Jumat (23/1). Ia ditangkap saat sedang mengantarkan anaknya sekolah di Depok. Ia akhirnya dibebaskan setelah ada penangguhan penahanan pada Sabtu dini hari. Pihak Mabes Polri mengatakan Bambang ditangkap karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Bambang menjadi kuasa hukum dari salah satu calon kepala daerah Kota Waringin Barat pada 2010. Pihak Mabes Polri membantah penangkapan Bambang merupakan aksi balas dendam polri karena KPK telah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Presiden Jokowi juga telah menyampaikan sikap terkait penangkapan Bambang Widjojanto. Namun, ia hanya bersikap dengan memberikan komentar normatif agar KPK maupun polri harus menjalankan hukum sesuai aturan, sehingga tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015