Pamekasan (Antara Jatim) - Komisi II DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyatakan, program tanam tebu Dinas Kehutanan dan Perkebunan pemkab berorientasi pada pemberdayaan petani, bukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). "Tidak semua program yang menyerap banyak anggaran berorientasi pada peningkatan PAD," kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Moh Hosnan Achmadi di Pamekasan, Jumat. Hosnan mengemukakan hal ini, menanggapi tuntutan sebagian masyarakat agar program tanam tebu yang dicanangkan Pemkab Pamekasan selama ini bisa menambah PAD, termasuk program tanaman tebu. Gagasan menambah PAD pada program tanaman tebu, terdorong dari jumlah modal yang banyak, serta, namun tidak bisa memberikan kontribusi pendapatan pada daerah. Politikus Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, PAD sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam ketentuan itu, bidang pertanian yang bersifat pemberdayaan bagi masyarakat petani, tidak termasuk salah satu sumber PAD. "Kami mengapresiasi keinginan sebagaian masyarakat dan LSM di Pamekasan ini untuk menambah PAD para program pemkab yang mengeluarkan banyak anggaran. Tapi sekali lagi, program yang bersifat pemberdayaan, tidak bisa ditarget untuk menambah PAD," tegasnya. Sejumlah aktivis gabungan dari kelompok LSM dan mahasiswa sebelumnya mendatangi kantor DPRD Pamekasan, mendesak agar wakil rakyat menargetkan adanya PAD dalam program tanaman tebu di wilayah itu, karena anggaran yang disediakan pemkab tidak sedikit, yakni Rp11,8 miliar. Dari anggaran sebesar Rp11,8 miliar itu, kelompok tani yang menerima program sebanyak 11 kelompok dari total jumlah kelompok tani yang ada di wilayah itu sebanyak 1.015 kelompok tani. Jika, tanaman tebu memang masuk kategori jenis kegiatan masyarakat yang dikecualitan untuk menambahkan PAD, maka aktivis mahasiswa dan LSM di Pamekasan meminta agar komisi II DPRD Pamekasan hendaknya melakukan kajian ulang. "Kami khawatir dengan jumlah dana yang banyak hingga miliaran rupiah itu, hasilnya justru tidak dan tidak dirasakan masyarakat, karena program ini terkesan tidak transparan dan tidak jelas lokasi penanaman tebunya," kata juru bicara aktivis LSM Pamekasan kala itu, Ribu Baidi. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015