Surabaya (Antara Jatim) - Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen TNI (Purn) Rais Abin meminta Presiden Joko Widodo yang nasionalis dan Pancasilais untuk melakukan pengkajian ulang UUD 1945. "Amendemen UUD 1945 memang ada yang baik, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan pembentukan MK, tapi ada yang sebaliknya, seperti mengoyak MPR menjadi panggung politisi," katanya di sela Mukernas 2014 LVRI di Surabaya, Kamis. Setelah menutup Mukernas 2014 yang diikuti 102 anggota LVRI se-Indonesia itu, ia menjelaskan UUD 1945 merupakan tumpuan agung bagi LVRI. "Tapi, demokrasi liberal yang mereformasi Batang Tubuh UUD 1945 hingga menjauh dari Pembukaan UUD 1945 adalah hal yang sulit dimaafkan, karena itu UUD 1945 harus dikaji ulang," ujarnya. Didampingi para wakil ketua dan Sekjen DPP LVRI Marsekal Muda (Purn) FX Soejitno, ia mengatakan hal yang paling sulit dimaafkan itu adalah perubahan pandangan terhadap MPR. "Para pendiri bangsa seperti Bung Hatta menilai MPR merupakan lembaga tertinggi yang mencerminkan keterwakilan anak banga, tapi MPR kini hanya jadi panggung orang parpol," tukasnya. Baginya, MPR yang hanya terbuka untuk DPR dan DPD merupakan upaya merendahkan para pendiri bangsa yang menjadikan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (parpol, wakil daerah, dan utusan golongan). (*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014