Sejak dilantik oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto pada 12 Februari 2009, lalu dilanjutkan pelantikan periode kedua oleh Mendagri Gamawan Fauzi pada 12 Februari 2014, Gubernur Jawa Timur Soekarwo diakui sejumlah pihak sangat menguasai roda pemerintahan.
Pada sebuah kesempatan, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Gunawan Sumodiningrat menilai sosok Soekarwo dinilai sangat berpengalaman, bahkan tidak diragukan memimpin dalam skala nasional.
"Soekarwo itu birokrat murni dari bawah yang sukses jadi kepala daerah di Jatim hingga dua periode. Ia sangat berpengalaman dalam hal birokrasi," ujarnya setelah mendengarkan paparan Soekarwo dalam kuliah umum "Menghidupkan Ekonomi Kerakyatan Succes Story Jawa Timur" di Auditorium Magister Manajemen UGM, beberapa waktu lalu.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM tersebut, selain berkualitas, Soekarwo dianggap memiliki program ekonomi yang berpihak pada rakyat dengan tidak hanya berteori, melainkan praktik langsung di lapangan.
Hal senada disampaikan Suko Widodo, pakar ilmu komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya, yang menilai Gubernur Jatim unggul tidak hanya dalam hal birokrasi saja, namun kerakyatan dan politik.
Ia mencontohkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam hal konsumsi makanan tradisional yang mulai 1 Desember 2014, sesungguhnya telah dilakukan di Jatim sejak periode pertama kepemimpinannya.
"Kebijakan Gubernur Jatim ini banyak diadopsi oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya kebijakan makanan tradisional yang wajib dikonsumsi tidak hanya pejabat dan pegawai negeri sipil, tapi juga rakyat," ucapnya.
Bahkan, lanjut dia, kebijakan Soekarwo tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya dari segi komunikasi kerakyatan, Suko Widodo menilai sikap gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu sangat menarik dan mengedepankan musyawarah mufakat sebelum memutuskan serta mengambil sebuah kebijakan.
Semisal, kata dia, kebijakan upah buruh yang selalu menimbulkan pro dan kontra dari kalangan pengusaha dan buruh.
"Pakde Karwo tidak mau berpihak dan mengajak mereka berunding. Kalau sejam tidak cukup, ya dua jam, kalau tidak cukup ya enam jam, kalau perlu menginap di Grahadi (gedung negara di Surabaya) sampai kesepakatan tercapai. Ini menunjukkan bijaknya seorang pemimpin," ungkapnya.
Tentang sikap politik, kata Suko Widodo, meski menjadi ketua DPD Partai Demokrat, namun selama ini Soekarwo tidak pernah mementingkan kepentingan partainya.
"Ini dibuktikan dengan dirangkulnya semua partai di Jawa Timur dan hasilnya partai politik di parlemen tingkat satu tidak ada yang saling gontok-gontokan dan semua bersinergi dengan pemerintah provinsi," kata dosen Ilmu Komunikasi FISIP tersebut.
Kerentanan kerusuhan juga nyaris tidak tampak selama Pakde Karwo memimpin, baik isu sosial, organisasi hingga pemilihan umum kepala daerah.
"Tahun-tahun politik yang terjadi dilalui dengan damai dan tanpa kejadian menonjol, hampir di seluruh pelosok Jatim," tuturnya.
Terlepas waktu proses Pilkada 2009, di mana bermasalah hingga coblosan sampai tiga kali, yang akhirnya Pakde Karwo "menang" atas pesaingnya, Khofifah.
"Secara umum dalam memimpin provinsi paling timur di Pulau Jawa itu, Pakde cukup bagus," ujar Aryobimo, warga Wage, Sidoarjo.
Data diri sang gubernur adalah:.
Nama lengkap : Dr H. SOEKARWO, SH, MHum.
Tempat/tgl lahir : Madiun, 16 Juni 1950.
Jumlah anak : tiga orang (Ferdian Timur Satya Graha, Karina Ayu Paramita, Kartika Ayu Prawitasari).
Jabatan Organisasi : Ketua Umum DPP PA GMNI Mahasiswa periode 2010 - 2015.
Jabatan Partai Politik: Ketua DPD Partai Demokrat Jatim (2011-2015), Anggota Dewan Pembina/Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat (2010-2015).
Karir:.
1. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Jawa Timur (1983-1994).
2. Kepala Subdinas Perencanaan Dinas Pendapatan Jawa Timur (1994-1997).
3. Kepala Dinas Pendapatan Jawa Timur (1997-2003).
4. Sekretaris Daerah Jawa Timur (2003-2009).
5. Gubernur Jawa Timur (2009-2014 dan 2014-2019).
Pendidikan Formal:.
1. SR Negeri Palur (1962).
2. SMPN 2 (1962-1965).
3. SMAK Sosial (1965-1969).
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1975-1979).
5. S2 Ilmu Hukum Universitas Surabaya (1994-1996).
6. S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2004).
"Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha"
Pola kepemimpinan Soekarwo itu pun "bertimbun" penghargaan oleh berbagai pihak. Tidak hanya Presiden RI, "reward" juga berdatangan dari sejumlah organisasi dan lembaga pemerhati kebijakan publik.
Total, 68 penghargaan diraihnya selama enam tahun terakhir memimpin bersama wakilnya, Saifullah Yusuf.
Penghargaan pertama diawali "Lencana Melati", sebuah tanda karena pengabdian dan darma bakti yang luar biasa dalam memajukan Gerakan Pramuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang, 14 Agustus 2009.
Penghargaan kedua juga datang dari Presiden SBY, yakni "Pangan Nasional" akibat keberhasilan Jatim dalam hal peningkatan produksi beras di atas 5 persen nasional pada tahun yang sama.
Penghargaan ketiga adalah Prestasi Adi Bahasa, karena keberhasilannya mendorong penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan pendidikan dari Presiden RI di Bandung, Jawa Barat.
Selanjutnya, berturut-turut Anugerah Parahita Ekapraya (2009) dari Presiden RI, Kinerja Keuangan (2009) dari Menteri Keuangan, Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Utama (2009), Indonesia Green Region Award (2010).
Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun (2010), Penyelenggara Terbaik Pertama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2010), Penghargaan Pembangunan Pertanian Bidang Peningkatan Produksi Padi (2010), Penghargaan Tertinggi Purna Parahita Ekapraya Utama (2010), Penghargaan Amal Bhakti (2011), Penghargaan Bidang Pengembangan dan Penggerak Kewirausahaan (2011).
Penghargaan Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Tidak Mampu (2011), Penghargaan Daerah Status Lingkungan Hidup Daerah (2011), Satya Lencana Pembangunan (2011), Manggala Karya Kencana (2011), Paramadhana Utama Nugraha Koperasi (2011), Mahaputra Utama (2011), Anugerah Pendidikan Inklusif Pendidikan (2011).
Wajar Tanpa Pengecualian (2011), Anugerah Adiupaya Puritama (2011), Anugerah Cipta Pesona Award (2011), Juara I Penanaman Satu Miliar Pohon Tingkat Nasional (2011), Parahita Eka Praya (2011), Transmigration Award (2011), Gubernur Pembina Terbaik Nasional (2012), Bapak Penggerak Penanggulangan Kanker Jawa Timur (2012), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (2012), Wahana Tata Nugraha (2012).
Penghargaan Daerah Status Lingkungan Hidup Daerah (2012), Percepatan Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (2012), "Best" Alumni Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (2012), Anugerah Aksara Utama (2012), "Investment Award" (2012)
Juara I Lomba Penanaman Satu Miliar Pohon 2011 (2012), Laporan Akuntanbilitas Kinerja Pemerintah (2012), Cinta Karya Bangsa (2012), Adhikarya Pangan Nusantara (2012), Penghargaan di Bidang Ketahanan Pangan (2012), Juara Umum Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (2012).
Parahita Ekapraya Utama (2012), Penghargaan PWI Award (2012), Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (2012), Penghargaan di Bidang Koperasi dan UMKM (2012), Wahana Tata Nugraha (2013), Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Award (2013), Pelopor Inovasi Daerah (2013), Opini Wajar Tanpa Pengecualian 2012 (2013), Wahana Tata Nugraha (2013).
Juara Nasional Penanaman Satu Miliar Pohon (2013), Adhikarya Pangan Nusantara (2013), Parahita Ekapraya Utama (2013), Satyalancana Wirakarya Pemerintahan Bidang Pemerintahan (2013), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (2013), Penghargaan PWI Kategori Special Award Upaya dan Kerja Keras Menangani Dampak Erupsi Gunung Kelud (2014).
Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha (2014), Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya (2014), Anugerah Pangripta Nusantara Utama (2014), Pelayanan Publik Terbaik kategori inovasi pelayanan publik wilayah bebas dari korupsi (2014), Lencana Adi Bakti Tani Nelayan Kepala Daerah (2014).
Wahana Tata Nugraha (2014), Opini Wajar Tanpa Pengecualian 2013 (2014), Karya Wira Bhakti Kerta Raharja (2014), MDGs Award (2014), Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan (2014), Penghargaan Asasta Buana Kepemimpinan Lingkungan Hidup (2014), dan Tokoh Standarisasi Nasional (2014).
Penghargaan terakhir yang diterima Gubernur Jatim pada tahun ini adalah Ksatria Bakti Husada Kartika dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani di TMII Jakarta, 27 November 2014.
Selain prestasi tersebut di atas, oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Soekarwo diberi penghargaan khusus karena kesigapan dan kecepatan dalam penanganan Erupsi Gunung Kelud yang terjadi 13 Februari 2013.
Tidak hanya saat erupsi Gunung Kelud terjadi, tapi pascaerupsi, yakni rehabilitasi rumah dan pertanian korban erupsi dilakukan tepat waktu.
"Penghargaan ini diberikan tidak lain karena sikap 'leadership' Gubernur yang mampu mengoordinasikan semua unsur di Jawa Timur," tukas Asisten III Setdaprov Jatim, Ashar.
Saat kejadian dan pascakejadian, Gubernur mampu menjalin komunikasi hampir kalangan, mulai instansi pemerintah sampai TNI dan Polri dilakukan secara cepat dan koordinatif sehingga penanganan bisa dilakukan dalam waktu singkat.
"BNPB bahkan menyatakan bahwa model penangananan bencana di Jawa Timur bisa dijadikan acuan atau barometer bagi provinsi lain setiap kali ada bencana," ujarnya.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Wisnu Widjaja mengatakan, tidak hanya pemerintah yang proaktif, masyarakat dengan penuh kesadaran ikut membantu penanganan bencana. Oleh sebab itu, Jatim dapat dijadikan contoh yang baik dalam proses penanganan bencana.
Dari setumpuk penghargaan itu, salah satu yang paling bergengsi adalah "Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha", sebuah penghargaan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2009 Pasal 6, penghargaan ini dapat diberikan kepada Pemda yang berhasil meraih kinerja terbaik selama tiga tahun berturut-turut.
Gubernur Soekarwo bahkan meletakkan piala dengan ujung menyerupai tugu berwarna kuning emas yang diserahkan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-18 di Istana Negara Jakarta, April 2014 tersebut di tempat dan dibingkai khusus di Gedung Negara Grahadi.
"Dibuatkan lemari khusus agar bisa dibuat latar foto-foto," kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut.
Menurut dia, penghargaan ini sangat monumental karena untuk pertama kalinya setelah 40 tahun vakum, penghargaan ini bisa diraih lagi di era-Reformasi. Tidak hanya itu, banyaknya syarat indikator yang mencapai 138 indikator menyebabkan penghargaan sangat berarti.
Bagi Jatim, penghargaan ini sangat monumental, sebab penghargaan ini pertama kali diberikan pada zaman pemerintahan Orde Baru, tepatnya saat berakhirnya Rencana Pembangunuan Lima Tahun (Repelita) I pada tahun 1974. Ketika itu, penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Jatim Raden Panji H Moh Noer. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014