Sumenep (Antara Jatim) - Anggota Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar DPRD Sumenep, Jawa Timur, akan memboikot rapat paripurna istimewa DPRD setempat dalam rangka memperingati hari jadi ke-745 kabupaten tersebut. "Kami di Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar sudah bertemu dan sepakat untuk memboikot alias tidak akan menghadiri undangan rapat paripurna istimewa DPRD pada Jumat (31/10) dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-745 Sumenep," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumenep, Moh Hanafi di Sumenep, Kamis. DPRD Sumenep dijadwalkan menggelar rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka memperingati hari jadi kabupaten tersebut pada Jumat pukul 09.00 WIB di Pendapa Agung. Pendapa Agung adalah bangunan yang berada di kawasan rumah dinas Bupati Sumenep dan selama ini selalu menjadi lokasi kegiatan resmi pemerintah daerah yang bersifat penting. "Ada dua alasan yang melatarbelakangi sikap kami tersebut, yakni lokasi kegiatan dan ingin memberikan pelajaran kepada para pihak yang tidak memegang komitmen sebuah koalisi di DPRD," ujarnya. Ia menjelaskan, DPRD seharusnya menggelar kegiatan resmi setingkat rapat paripurna di kantornya sendiri. "Namun, sesuai surat undangan yang kami terima, rapat paripurna istimewa pada Jumat itu ternyata digelar di Pendapa Agung. Kalau ruangan rapat paripurna di lantai II gedung DPRD dinilai mengkhawatirkan jika ditempati banyak orang, lokasi rapat bisa dipindah ke bawah (ruang lobi DPRD)," ucapnya. Selain itu, kata dia, pihaknya bersama anggota Fraksi Partai Golkar sengaja tidak akan menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD sebagai bentuk protes kepada para pihak yang tidak memiliki komitmen koalisi di DPRD. "Sebelumnya kami bersama sejumlah partai politik (parpol) telah berkomitmen untuk membangun koalisi di DPRD, dan ternyata ada yang tidak memegang komitmen. Pemimpin itu seharusnya membiasakan dan terbiasa memegang komitmen," paparnya. Hanafi yang Wakil Ketua DPRD Sumenep itu tidak menyebutkan secara rinci parpol yang sebelumnya membangun komitmen akan menjadi mitra koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Golkar. Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumenep, Iwan Budiharto memastikan anggotanya tidak akan menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD di Pendapa Agung. "Sudah ada kesepahaman dengan kawan-kawan anggota Fraksi Partai Demokrat. Ini memang salah satu bentuk protes atas pengkhianatan yang dilakukan oleh mitra koalisi kami di DPRD," katanya. Iwan yang Ketua DPD Partai Golkar Sumenep itu menyebutkan ada lima parpol yang sebelumnya sepakat untuk membangun koalisi bersama Partai Golkar di DPRD, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Pimpinan DPRD Sumenep terdiri atas empat orang, yakni Herman Dali Kusuma (Fraksi PKB) sebagai ketua, Hanafi (Fraksi Partai Demokrat) sebagai wakil ketua, Ach Salim (Fraksi PPP) sebagai wakil ketua, dan Faisal Muhlis (Fraksi PAN) sebagai wakil ketua. Di DPRD Sumenep, dua kader Partai Nasdem dan dua kader Partai Hanura bergabung ke Fraksi PKB.(*)

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014