Kediri (Antara Jatim) - Koordinator Gusdurian Jatim Aan Anshori menilai kredibilitas legislatif runtuh drastis terkait dengan masalah menggadaikan ke bank surat keputusan (SK) pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019. Menurut Aan jabatan legislatif seakan menjadi salah satu aset ekonomi. Status tersebut merupakan "pekerjaan". Terlebih lagi, untuk meraihnya pun juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. "Unsur kapabilitas dan kredibilitas yang sebenarnya mutlak harus dipenuhi oleh calon legislatif menjadi runtuh dan tergeser oleh paradigma 'wani piro' (berani berapa)," ucapnya dikonfirmasi dari Kediri, Jumat. Ia menilai, untuk mendapatkan jabatan menjadi anggota legislatif saat pemilu legislatif lalu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Para calon anggota legislatif itu bisa menghabiskan dana yang cukup besar, sekitar Rp300-400 juta. Pihaknya menyebut, situasi politik yang terjadi saat ini lebih ke politik transaksional, yang dikhawatirkan bisa melahirkan wakil rakyat dengan kredibilitas rendah. Terlebih lagi, dengan menggadaikan SK pelantikan mereka menjadi anggota legislatif, semakin menjadikan mereka tersandera dalam urusan kebijakan publik. Selama lima tahun ke depan, nalar mereka (para anggota legislatif) didominasi dengan nalar mencari untung, sementara urusan kesejahteraan publik tidak lagi menjadi prioritas. "Mereka memakai berbagai modus, misalnya, memainkan anggaran publik dengan dalih perjalanan dinas, bimbingan teknis, rapat-rapat, meminta 'uang dok' maupun fasilitas individu lainnya," ujarnya.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014