Surabaya (Antara Jatim) - Calon presiden Joko Widodo meminta suara hilang di Madura, Jawa Timur, diurus, karena satu suara saja yang hilang akan sama dengan satu kejahatan demokrasi. "Saya sudah minta suara di Madura itu diurus, karena hari ini pun kita sudah memberangkatkan tim ke Malaysia untuk mengurus suara yang hilang di sana," katanya di Surabaya, Senin malam. Di hadapan ratusan relawan dari berbagai daerah se-Jatim di kediaman juru bicara Jokowi-JK Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, ia meminta para relawan untuk mengawal suara hingga 22 Juli. "Karena itu, satu suara yang hilang jangan dikatakan rapopo (tidak apa-apa), sebab hal itu kejahatan demokrasi. Kejahatan demokrasi itu bukan sekadar soal kalah atau menang," katanya. Didampingi tim sukses seperti Sirmaji (PDIP), Hasan Aminuddin (Nasdem), Kartika Hidayati (PKB), dan Alim Markus (pengusaha/PT Maspion), ia mengatakan satu suara itu merupakan hasil kerja keras. "Karena itu, saya datang untuk mengucapkan terima kasih, dan saya minta itu harus diurus sampai tuntas. Meskipun kita menang enam persen di Jatim, suara yang hilang harus tetap diurus," katanya. Menurut dia, hasil "real count" di Jatim itu sebenarnya sama dengan hasil "quick count". "Itu juga sama dengan di Jabar dan Jateng, jadi insya-Allah se-Indonesia juga akan sama," katanya. Oleh karena itu, pihaknya tidak meremehkan hasil "quick count", karena "quick count" itu merupakan cara yang ilmiah. "Sebagai cara yang ilmiah, tentu tidak bisa diotak-atik," katanya. Dalam laporannya yang juga didengar para relawan se-Jatim, juru bicara Jokowi-JK Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya memberi perhatian terhadap beberapa daerah, di antaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Situbondo. "Polanya tidak jauh berbeda dengan Pilgub Jatim, karena ada satu TPS yang memiliki DPT sebanyak 486 pemilih dan semuanya datang, ternyata 100 persen memilih capres nomer 1, padahal di situ ada saksi Jokowi-JK, masak saksi Jokowi-JK itu memilih calon lain?," katanya. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan mendiamkan proses amputasi demokrasi yang terjadi. "Secara real count pun kita menang dengan selisih enam persen, tapi bukan berarti kita akan mendiamkan suara yang hilang itu," katanya. Dalam kesempatan itu, Khofifah menunjuk koordinator Data Center Jokowi-JK, Didik Prasetyono, menyampaikan langkah selanjutnya kepada pers. "Kita sudah melaporkan 17 TPS ke Bawaslu RI," katanya. Bahkan, kata politisi PDIP Jatim itu, Bawaslu Jatim sudah menurunkan tim ke 17 TPS itu. "Kalau langkah politik tidak ada hasilnya, kita akan bawa ke jalur hukum. Kita siap buka-bukaan data real count di MK," katanya. Sebelumnya, Jokowi mengunjungi Data Center Jokowi-JK di DPD PDIP Jatim dan bertemu pengurus NU Jatim. "Soal ramai quick count itu mirip hisab dan rukyat, karena itu kalau ukuran hilal empat derajat ya pasti kelihatan," kata Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah. Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomor urut 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomor urut 2). (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014