Banyuwangi (Antara) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melaporkan kinerjanya secara rutin kepada ketua rukun tetangga dan rukun warga di daerah setempat, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan. "Pertemuan dengan seluruh ketua RT/RW ini merupakan alternatif forum penyampaian pertanggungjawaban publik, sekaligus melengkapi berbagai sarana pertanggungjawaban lainnya, seperti melalui media konvensional, media sosial, dan pertemuan dengan 'stakeholders' lain. Tentu saja pertanggungjawaban resmi melalui legislatif (DPRD)," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan laporan kinerja pemkab kepada sekitar 800 ketua RT/RW dari dua kecamatan di Banyuwangi, Kamis. Bupati mengatakan secara bergiliran, forum pertanggungjawaban serupa juga dilaksanakan ke kecamatan-kecamatan lain, baik disampaikan secara langsung oleh bupati, wakil bupati maupun kepala dinas. Menurut Abdullah Azwar Anas, pertanggungjawaban publik melalui RT/RW ini adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, bertanggung jawab dan akuntabel. "Apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah harus transparan, ada pihak yang bertanggung jawab, dan bisa dicek akuntabilitasnya," tambah Anas yang pernah menempuh studi singkat ilmu kepemerintahan di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat. Dalam pertanggungjawaban langsung tersebut, bupati juga membuka kesempatan kepada ketua RT/RW untuk menyampaikan kritik dan masukan ke pemerintah daerah. Sejumlah masukan yang muncul, antara lain peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur dan antisipasi gejolak di tingkat bawah jelang Pilpres. Sementara itu, laporan pertanggungjawaban kinerja yang disampaikan bupati berisi program-program yang telah dan akan dilaksanakan, seperti perkembangan perbaikan infrastruktur, penerimaan siswa baru berbasis online, perekrutan tenaga dokter spesialis untuk rumah sakit daerah, dan revitalisasi pasar tradisional. "Kami ingin program pemerintah daerah harus spesifik, bisa diukur dan bisa dicapai. Selain itu, juga harus berorientasi hasil dan relevan dengan problem-problem yang dihadapi rakyat," tambah bupati. Dalam upaya meningkatkan kinerja ketua RT/RW, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,3 miliar untuk pemberian insentif kepada 12.277 ketua RT/RW. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014