Bojonegoro (Antara Jatim) - KPU Bojonegoro, Jawa Timur, membahas "banner" sosialisasi Pilpres 2014, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sudah terpasang di berbagai lokasi kantor pemerintah. "Jajaran KPU masih membahas banner sosialisasi Pilpres 2014, yang dipermasalahkan Tim Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla di Bojonegoro," kata Ketua KPU Bojonegoro Abdim Munif, Senin. Sampai saat ini, seluruh anggota KPU dengan dipimpin Abdim Munif juga sejumlah staf KPU, masih menggelar rapat untuk membahas banner sosialisasi Pilpres 2014, yang dipermasalahkan. "Kami belum tahu apakah gambar sosialisasi Pilpres 2014, yang sudah terpasang harus diturunkan. Tunggu hasil rapat nanti. Yang jelas, banner sosialisasi Pilpres 2014 tersebut merupakan program KPU lama," kata Munif, yang juga anggota KPU lama. Sesuai penjelasan Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik KPU Supardi, banner sosialisasi Pilpres 2014, yang berisi gambar pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, memang berbeda dengan yang ada di surat suara. Di banner sosialisasi Pilpres 2014 di daerah setempat, jelasnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sama-sama mengenakan jas hitam berdasi dan berpeci. Namun, jelasnya, di dalam surat suara untuk Capres Joko Widodo, mengenakan pakaian kotak-kotak, sedangkan Cawaprs Jusuf Kalla, mengenakan pakaian putih. "Di surat suara pakaian Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sama-sama putih, sehingga juga tidak sama dengan pakaian di banner sosialisasi Pilpres 2014," jelasnya. Menjawab pertanyaan, Munif dan Supardi, membantah KPU sengaja membuat banner sosialisasi Pilpres 2014, dengan gambar yang berbeda dengan yang ada di surat suara. Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla di Bojonegoro Donny Bayu Setiawan, sebelumnya, menjelaskan pihaknya mengajukan protes ke KPU terkait banner sosialisasi Pilpres 2014 yang terpasang di berbagai lokasi. Ia menilai perbedaan pakaian gambar yang ada di banner sosialisasi Pilpres 2014 di daerah setempat dan surat suara, bisa menyesatkan pemilih. "Kami mendesak KPU menurunkan banner sosialisasi Pilpres 2014, yang sudah terpasang di berbagai lokasi dan mengganti dengan gambar pakaian sama dengan yang ada di surat suara," katanya, menegaskan. (*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014