Kediri (Antara Jatim) - Ratusan petani asal lereng Gunung Kelud (1.730 mdpl), Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menuntut pengukuran ulang lahan yang dulu dikelola PT Sumber Sari Petung (SSP) dan kini menjadi program "landreform" seluas 230,7 hektare. "Kami minta ada tahapan penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kami minta pengukuran ulang," kata Koordinator aksi, Trianto, Kamis. Ia mengatakan, warga meminta hak agar tanah tersebut diberikan kepada rakyat, sesuai dengan haknya. Ia mengatakan, luas lahan sebagai hak guna usaha ( HGU) PT SSP awalnya adalah 654,92 hektare, dan HGU itu berakhir pada 31 Desember 1999. Pada 5 Juni 2012, terbit SK Kepala BPN yang memberikan pembaharuan HGU atas tanah seluas 397,29 hektare kepada PT SSP. BPN Jatim juga telah memutuskan tentang tanah objek "Landreform" seluas 230,79 hektare, dan terdapat selisih lahan sekitar 27 hektare dari yang seharusnya. Pihaknya mengindikasikan, pada proses redistribusi tanah pada 2012 ada sekitar 59 bidang lahan yang belum diberikan pada masyarakat. "Kami nilai HGU itu penuh rekayasa, konspirasi, manipulatif bahkan mengarah ke koruptif," katanya. Ia juga mengatakan, masih terdapat berbagai macam pungutan kepada masyarakat dalam mengurus tanah program "landreform" tersebut, dengan nominal yang variatif. Pihaknya mengimbau aparat penegak hukum di Kabupaten Kediri juga memantau, serta menganalisa segala tindak penyelewengan pada proses pemberian lahan PT SSP tersebut. Ia juga meminta, agar reforma agraria dilakukan tanpa unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan melakukan ukur ulang lahan perkebunan tersebut. "Kami minta usut tuntas dugaan penggelapan tanah seluas 27 hektare di lahan itu," pungkasnya. Ratusan massa lereng Gunung Kelud itu datang dengan naik kendaraan baik truk atau kendaraan roda dua. Mereka mengepung kantor yang ada di Jalan Veteran, Kota Kediri tersebut. Aksi itu juga mendapatkan kawalan ketat aparat Polres Kediri Kota. Arus lalu lintas sempat padat merayap, dengan aksi tersebut. Sampai saat ini, warga masih bertahan di kantor BPN tersebut. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014