Surabaya (AntaraJatim) - Sejumlah pengurus Dewan Pendidikan Jawa Timur menerjuni dunia politik praktis, namun mereka beralasan hal itu untuk memperjuangkan masalah pendidikan di dunia politik. "Kalau di Dewan Pendidikan (DP) itu kita hanya bisa bersikap kritis, tapi kita tidak bisa berbuat banyak," kata Ketua Bidang Advokasi DP Jatim Marhaen Djumadi kepada Antara di Surabaya, Minggu. Oleh karena itu, ia menjadi caleg PDIP untuk DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) VI Jawa Timur, sebab masalah pendidikan itu ada di pusat, sehingga dirinya bisa berjuang di DPR RI. "Di DPR RI nanti, saya akan memperjuangkan rekomendasi DP Jatim tentang pendidikan. Suara dari daerah itu penting, karena daerah merupakan pelaksana dari kebijakan pendidikan," katanya. Ditanya kemungkinan aktivitas dalam dunia politik praktis akan "mengganggu" kegiatan di DP Jatim, ia mengaku hal itu tidak akan terjadi, karena kegiatan DP biasanya juga hanya seminggu sekali. "Apalagi, saya selama ini juga menjadi dosen dan pimpinan pascasarjana di sebuah kampus, jadi nggak ada masalah, karena saya bisa mengatur waktunya," katanya. Tidak hanya Marhaen Djumadi, pengurus DP Jatim lainnya yang terjun ke politi adalah Sekretaris Umum DP Jatim Gempur Santoso selaku koordinator "Rumah Dahlan Iskan" (RDI) di Surabaya, atau Dwi Utomo yang menjadi caleg Golkar di Surabaya. "Kegiatan di DP 'kan tidak setiap hari dan tidak banyak, apalagi amanah dari Pak Dahlan Iskan (Menteri BUMN/Capres Demokrat) juga lebih bersifat edukasi politik atau pendidikan politik kepada masyarakat," katanya. Kepada Antara, ia menjelaskan kebijakan pendidikan selama ini hanya bagus dalam konsep tapi implementasinya agak sulit, karena pemerintah fokus pada kurikulum, padahal seharusnya memprioritaskan pada pemberdayaan guru. "Dewan Pendidikan Jatim sebenarnya mendukung Kurikulum 2013, karena pendidikan karakter itu penting, tapi Dewan Pendidikan Jatim meminta agar pemberlakuannya ditunda hingga guru siap semuanya, buku siap, dan sebagainya," katanya. Namun, katanya, suara DP Jatim untuk "penundaan" itu tidak didengar, sehingga implementasi Kurikulum 2013 saat terkesan dipaksakan. "Kalau Pak Dahlan Iskan jadi, nanti DP Jatim bisa didengar," katanya. Menanggapi kritik pengurus DP Jatim itu, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media, Sukemi, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pendidikan itu bukan hanya dengan satu standar, tapi ada delapan standar yang diatur dalam PP 19/2005 juncto PP 32/2013. "Empat dari delapan standar itu justru terkait langsung dengan guru dan keempat standar yang terkait dengan guru itu justru sudah kami lakukan jauh sebelum menyentuh kurikulum, di antaranya dengan UKA, UKG, dan program lainnya," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013