Malang (Antara Jatim) - Pakar ekonomi Universitas Brawijaya Malang Prof Dr Ahmad Erani Yustika menyatakan tahun depan Indonesia akan digelontor stimulus khusus yang cukup besar, yakni sekitar Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. "Meski kondisi perekonomian tahun depan masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang cukup signifikan, paling tidak akan ada stimulus khusus berupa dana yang beredar di masyarakat bertambah sangat besar, antara Rp100 triliun sampai Rp150 triliun," katanya di Malang, Rabu. Menurut Erani, stimulus berupa dana segar yang beredar di masyarakat sangat besar itu berasal dari para calon legislatif (caleg) maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berebut kursi parlemen maupun sebagai orang nomor satu di Tanah Air. Memang, lanjutnya, gelontoran dana dari para caleg maupun calon presiden (capres) itu hanya akan mampu berkontribusi mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi antara 0,1 sampai 0,2 persen. Namun, sudah sangat membantu kondisi keuangan masyarakat. Ia mengakui kondisi tersebut tidak akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, apalagi tahun ini kesejahteraan masyarakat menurun drastis, meski ada kenaikan pendapatan. Peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan laju inflasi bahan pangan yang menembus angka sekitar 20 persen. Menyinggung perkembangan industri yang diharapkan mampu menopang kesejahteraan masyarakat, Erani mengatakan justru daya saing industri Indonesia kian melemah (menurun). Pada tahun 2004-2005, pertumbuhan industri mampu menembus angka 25 sampai 30 persen, namun sekarang tidak lebih dari 20 persen. Erani menilai, selama 20 tahun terakhir ini tidak ada perubahan apa-apa dalam dunia industri dan tidak ada kegiatan pendalaman yang nantinya bisa dikembangkan, bahkan kegiatan manufacturing juga hampir tidak ada. "Kami menginginkan adanya restrukturisasi ekonomi di Tanah Air, baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun dalam penganggaran, meskipun upaya ini tidak bisa dilakukan dengan mudah. Sebab, banyak warisan masalah perekonomian pada tahun ini yang harus diselesaikan, sehingga tahun depan bisa lebih baik dan lancar," ujarnya. Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia, katanya, adalah infrastruktur yang belum merata di setiap wilayah, terutama jaringan laut dan darat untuk lalu lintas logistik. Transportasi pengiriman logistik ke sejumlah daerah lebih sulit ketimbang mendatangkan dari negara lain (impor). Kondisi itulah yang membuat distributor lebih memilih impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tertentu daripada mengirimnya dari dalam negeri karena jarak tempuhnya lebih lama. "Oleh karena itu, kondisi infrastruktur inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah agar kita bisa menekan angka impor, baik pangan maupun nonpangan, sehingga produk pangan dalam negeri kita bisa terserap pasar secara maksimal," tegasnya.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013