Surabaya (Antara Jatim) - Sekitar 9 pengurus anak cabang (PAC) Partai Demokrat Kota Surabaya mempertanyakan belum keluarnya SK kepengurusan PAC hasil musyawarah anak cabang (Musancab) 27-28 April 2013. Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Surabaya Dadik Risdaryanto, Selasa, mengakui jika ada 9 PAC yang protes terkait belum kelaurnya SK musancab yakni PAC Bubutan, Tegalsari, Pabean Cantikan, Tambaksari, Wonokromo, Jambangan, Gayungan, Sambikerep dan Benowo. "Mereka (PAC-PAC) tidak melakukan demo, hanya ingin melakukan klarifikasi soal kelanjutan hasil Musancab lalu," ujarnya. Menurut dia, 22 dari 31 PAC yang menggelar Musancab di Hotel Fitri (V3) Surabaya beberapa waktu lalu sudah mengantongi SK. Soal SK, Dadik mengatakan yang berhak mengeluarkan SK PAC adalah DPD PD Jatim atas usulan DPC. Untuk itu, lanjut Dadik, pihaknya berharap agar ke 9 PAC itu segera menyetorkan nama-nama pengurus dan ditandatangani oleh tim formatur. "Setelah itu, SK baru bisa dikeluarkan oleh DPD atas usulan DPC," katanya. Informasi yang dihimpun Antara menyebutkan 9 PAC yang sebelumnya menolak Musancab karena ada intervensi dari DPC Partai Demokrat Surabaya saat berlangsungnya musancab beberapa waktu lalu berencana melakukan unjuk rasa dengan memanfaatkan momen harlah Partai Demokrat ke-12 di Kantor DPD PD Jatim, Senin (9/9) yang dihadiri Ketua DPD PD Jatim Soekarwo, serta DPC dan caleg PD se-Jatim. Sejak pukul 13.00 WIB ke 9 PAC itu sudah berkumpul di halaman DPD PD Jatim. Mendapat informasi akan ada unjuk rasa, Ketua Bidang OKK DPD PD Jatim, Suhartoyo mengajak PAC-PAC naik ke rungannya di lantai dua. Setelah itu, ke 9 PAC itu ditemui langsung oleh Dadik Risdaryanto, Muzayin (wakil ketua DPC PD Surabaya) dan Junaedi (sekretaris DPC PD Surabaya) hingga acara syukuran harlah PD ke-12 selesai. Beberapa PAC yang dikonfirmasi membantah jika ada demo. "Demo, enggak ada itu mas," ujar salah satu pengurus PAC yang namanya enggan ditulis. Selain mempertanyakan SK 9 PAC yang belum turun, lanjut Dadik, mereka juga mempertanyakan soal bantuan langsung tunai (BLT) untuk PAC yang besarnya Rp500 ribu/bulan dan bersumber dari bantuan Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya. "Soal BLT ini juga ditanyakan," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013