Surabaya (Antara Jatim) - Ketua Kelompok Kerja Program Perlindungan Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sri Kusumastuti Rahayu, mencatat, sebanyak 14,4 persen bantuan langsung sementara masyarakat/BLSM di Indonesia belum tersalurkan. "Dari belasan persen itu, 10 persen di antaranya didominasi oleh faktor perubahan data sejumlah rumah tangga sasaran/RTS," katanya, pada Temu Media bertema "Solusi Masalah Kepesertaan dan Pemutakhiran Data Kartu Perlindungan Sosial/KPS", di Surabaya, Selasa. Lalu, menurut dia, sisa sekitar 4,4 persennya dipicu oleh faktor belum diterimanya beberapa KPS oleh RTS terutama yang lokasinya sulit dijangkau. "Hal tersebut kami jumpai di Papua sehingga distribusi KPS belum mampu diterima RTS dengan segera," katanya. Ia menyatakan, sampai sekarang masalah realisasi penyaluran KPS maupun BLSM memang sangat beragam di lapangan. Akan tetapi, pelaksanaannya lebih baik dibandingkan dengan pembagian bantuan langsung tunai/BLT tahun 2005 dan 2008. "Kalau penyaluran saat ini, ada tim kami yang menemukan ketidakcocokan nama RTS, alamat, nomor KK, informasi lain, atau nama kepala RT tidak sama," katanya. Ia menambahkan, esensi dari ketepatan sasaran pendistribusian KPS dan pembagian BLSM adalah memastikan apakah sudah diterima yang berhak. Jika tidak sampai kepada mereka yang berhak, KPS  harus dikembalikan kepada aparat desa dan selanjutnya dilakukan Musdes atau Muskes. "Upaya itu dapat menentukan RTS yang benar-benar berhak," katanya. Di sisi lain, kata dia, permasalahan berikutnya yakni ada sejumlah wilayah yang pemerintah daerahnya sengaja menahan KPS. "Faktor penyebabnya, pihak aparat ingin memvalidasi data RTS baik melalui Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel)," katanya. Namun, ia optimistis, per tanggal 23 Juli ini justru angka penyaluran BLSM di seluruh penjuru Nusantara mencapai 86,5 persen. Posisi tersebut mampu mengungguli kinerja penyaluran bantuan serupa di negara lain. "Misalnya penyaluran di Chili hanya bisa terealisasi 83 persen, Nikaragua 80,9 persen, Honduras 79,5 persen, dan Mexico 62,4 persen," katanya. Terkait penyaluran di Jatim, Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Jatim, Edi Purwinarto, melanjutkan, per tanggal 23 Juli ini realisasi BLSM mencapai 85,6 persen dari total 2.857.469 RTS. "Kami yakin pendistribusiannya untuk tahap I dapat selesai pada bulan ini," katanya.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013