Addis Ababa (Antara/Reuters) - Mesir terancam perang saudara jika pemerintah sementara, yang baru terbentuk, tidak diperluas mencakup Ihwanul Muslimin, demikian Uni Afrika memperingatkan pada Kamis. Kelompok itu, yang bermarkas besar di Addis Ababa, membekukan Mesir pada bulan ini sesudah tentara menggulingkan Presiden Mohamed Mursi pada 3 Juli setelah unjuk rasa besar terhadap pemerintahannya. Alpha Oumar Konare, mantan presiden Mali ditunjuk Afrika Bersatu untuk memimpin badan urusan Mesir, menyatakan pemerintah peralihan itu tidak memenuhi tujuan mereka membentuk pemerintah, yang mencakup semua pihak. "Bahaya pertama adalah membuat keguncangan lebih parah, yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar berupa perang saudara, meningkatkan kekerasan sehari-hari," kata Konare pada jumpa pers di ibu kota Ethiopia itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pada Rabu menyatakan Mesir mungkin telah menghindari perang saudara pada bulan ini, dengan mengatakan itu salah satu hal untuk menimbang Washington memutuskan apakah akan memotong sebagian bantuan ke Kairo, yang akan terikat secara hukum harus dilakukan jika penggulingan Moursi dinilai sebagai kudeta tentara. Penggulingan presiden dukungan Ihwanul Muslimin itu membuka jalan bagi pembentukan kabinet baru pada pekan ini, yang bertugas mengembalikan kekuasaan warga dan menghidupkan kembali perekonomian. Pemerintahan itu tidak mencakup Ihwanul Muslimin. Ribuan pendukung Moursi berunjukrasa di luar kantor perdana menteri dan berpawai melintasi Kairo pada Rabu untuk mengecam pemerintahan baru dukungan tentara itu dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk pada perintah tentara. Kepala Kebijakan Luar Negeri Eropa Bersatu Catherine Ashton pada Rabu bertemu dengan pemimpin sementara Mesir dan mendesak pembebasan Moursi jika tak ada tuntutan terhadapnya. Setelah pertemuan dengan beberapa pejabat Mesir, Ashton mengatakan bahwa ia secara jelas memberitahu mereka bahwa Moursi dan semua politikus lain, yang ditangkap, mesti dibebaskan jika tak ada tuntutan terhadap mereka, kata kantor berita resmi Mesir, MENA. Pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pada pekan lalu mengangkat keprihatinan tentang penahanan Moursi dan para pemimpin lain Ihwanul Muslimin, termasuk menteri luar negeri negara itu, kata juru bicara. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013