Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba hingga 15 Mei 2026 mencapai Rp56 triliun atau tumbuh 6,21 persen secara tahunan.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan peningkatan penerimaan tersebut didorong program hilirisasi melalui pengoperasian sejumlah smelter yang menjadi bagian dari ekosistem MIND ID.
"Khusus untuk smelter tembaga PT Freeport di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jatim, kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting untuk memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam negeri," kata Tri, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Tri mengatakan realisasi PNBP sektor minerba pada Januari-April 2026 sebelumnya tercatat sebesar Rp48,95 triliun sebelum meningkat pada pertengahan Mei 2026.
Menurut dia, tiga proyek smelter yang telah selesai dan mulai beroperasi yakni smelter milik PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, serta smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik.
Secara keseluruhan, pemerintah mencatat terdapat 14 smelter terintegrasi dalam program hilirisasi mineral nasional yang terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi.
Dari total tersebut, lima smelter telah selesai dibangun dan sembilan lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah mencatat total realisasi investasi program smelter tersebut mencapai 7,8 miliar dolar AS.
Tri mengatakan kapasitas industri pengolahan mineral yang terbentuk juga cukup signifikan.
Ia menyebut smelter nikel terintegrasi memiliki kapasitas masukan 24,9 juta ton per tahun dengan kapasitas produksi mencapai 924.780 ton per tahun.
Sementara itu, smelter tembaga memiliki kapasitas masukan dua juta ton per tahun dengan kapasitas produksi 460 ribu ton katoda per tahun.
Adapun smelter bauksit memiliki kapasitas masukan 19,6 juta ton per tahun dengan kapasitas produksi alumina mencapai 7,4 juta ton per tahun.
"Angka tersebut menunjukkan bahwa basis industri pengolahan mineral mulai terbentuk," ujar Tri.
Menurut dia, pemerintah tidak hanya menitikberatkan hilirisasi pada pembangunan fisik smelter, tetapi juga memastikan operasional industri berjalan produktif dan berdaya saing.
"Pemerintah tidak hanya melihat hilirisasi dari pembangunan fisik semata, tapi juga dari kesiapan operasi, kesinambungan bahan baku, pemenuhan lingkungan serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan," tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Yusman mengapresiasi capaian hilirisasi tersebut sekaligus meminta pemerintah menjelaskan progres pembangunan sembilan smelter yang masih dalam tahap penyelesaian.
"Nah, ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai," kata Yusman.
Senada, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alfont mendorong percepatan penyelesaian smelter agar dampaknya terhadap perekonomian nasional semakin besar.
"Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian," ujar Alfont.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026