Oleh Sambas Pandeglang (Antara) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) saat ini sedang melakukan pembinaan pada eks TKI dan keluarga TKI di 300 desa/kelurahan yang tersebar di lima provinsi di Indonesia. "Pembinaan ini kita lakukan bekerja sama dengan Bank Dunia dan Australia," kata kata Kepala Subdit Kerja Sama Antarlembaga Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI Ricky Adriansjah di Pandeglang, Banten, Sabtu. Menurut dia, pembinaan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Setiap provinsi dua kecamatan dan setiap kecamatan ada 30 desa/kelurahan. Pembinaan terhadap mantan TKI dan keluarganya, kata dia, juga dilakukan Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan melibatkan pemerintah daerah. "Kerja sama dengan Bank Dunia dan Australia dalam pembinaan mantan TKI dan keluarganya itu akan berakhir 2014," tuturnya. Ia berharap, setelah 2014 pembinaan pada mantan TKI dan keluarganya diharapkan tetap berlanjut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. "Itulah mengapa kita melibatkan pemerintah daerah dalam pembinaan ini, tujuannya supaya tidak berhenti walapun kerja sama dengan Bank Dunia dan Australia berakhir," ujarnya. Adanya kerja sama tersebut, kata dia, membantu program pemerintah dalam membina calon TKI, TKI dan keluarganya guna mendorong mereka untuk membuka usaha sendiri memanfaatkan remitansi atau upah yang diperoleh selama bekerja di luar negeri. "Sesuai rencana program pembangunan nasional (RPPM) 2012-2104 kita diberi tugas untuk membina calon TKI, TKI dan keluarga TKI sebanyak 17 ribu selama lima tahun anggaran tersebut," paparnya. Sebenarnya, menurut dia, target pembinaan yang hanya 17 ribu calon TKI, TKI dan keluarganya itu masih terlalu sedikit, dan tidak sebanding dengan pengiriman TKI yang setiap tahunnya mencapai 600-700 ribu. Padahal, kata dia, sesuai nota kesepahaman (memorandum of understanding-MoU) antara Kementerian Tenaga Kerja dan Bank Indonesia, yang menyatakan setiap TKI yang akan diberangkatkan harus mendapat pelatihan. "Kami sudah mengajukan tambahan anggaran pada pemerintah, namun tidak dipenuhi jadi pembinaan hanya bisa dilakukan untuk 17 ribu saja dalam lima tahun anggaran," ujarnya.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013