Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa pemerintah provinsi setempat akan terus berupaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan menjadikan produk halal sebagai salah satu pilar utama pengembangan ekonomi daerah.
"Saat ini halal sudah menjadi customer value bukan hanya soal sisi religius tapi ada value di dalamnya. Dan kami senantiasa akan terus fokus," kata Khofifah, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim meraih tiga penghargaan UB Halal Metric Award 2026, yang disebut Khofifah merupakan hasil sinergi pemerintah kabupaten/kota, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta kalangan akademik.
Penghargaan yang diraih meliputi dua Gold Winner pada kategori Commitment to the Development of Halal Infrastructure 2026 dan Commitment to the Development of Halal Education 2026, serta satu Silver Winner pada kategori Commitment to the Development of Halal Innovation, Collaboration, and Public Empowerment 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mewakili Khofifah.
Berdasarkan data Pemprov Jawa Timur, dari total 124 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia, sebanyak 15 LPH berada di Jawa Timur. Selain itu terdapat 85 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dari total 393 LP3H nasional.
Jawa Timur juga memiliki 16.424 pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari total 129.368 pendamping secara nasional sebagai bagian penguatan ekosistem halal.
"Jawa Timur dikenal provinsi yang banyak pesantrennya. Oleh karena itu pesantren juga menjadi mesin penggerak produk halal," katanya.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan halal telah berkembang menjadi kebutuhan global sekaligus ruang pertumbuhan ekonomi dunia.
"Halal is for everybody. Halal itu adalah tempat tumbuhnya ekonomi, growth economy," ucapnya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026