Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu, sebagai bagian dari percepatan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar mengatakan program BSPS di Jawa Timur pada 2026 mengalami peningkatan signifikan dengan total penerima mencapai 33 ribu kepala keluarga (KK), naik dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 3.000 unit.
“Peningkatannya sangat besar, tahun lalu 3.000, sekarang di Jawa Timur mencapai 33.000 rumah,” ujarnya.
Dalam program tersebut, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Baca juga: Menteri PKP apresiasi Wali Kota Surabaya dukung program BSPS
Menurut dia, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan asumsi setiap pembangunan rumah melibatkan tiga pekerja, program BSPS berpotensi menyerap hingga 99 ribu tenaga kerja.
“Kalau 33 ribu rumah dikerjakan tiga orang, berarti hampir 99 ribu tenaga kerja terlibat. Ini berdampak besar terhadap ekonomi,” katanya.
Selain meninjau BSPS, Menteri PKP juga menyosialisasikan program pemberdayaan ekonomi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNM Mekar yang menyasar pelaku usaha ultra mikro, terutama perempuan.
Ia menilai banyak perempuan di Surabaya berperan dalam menopang ekonomi keluarga melalui usaha kecil dengan penghasilan berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Baca juga: Kementerian PKP temukan penyelewengan dana bantuan rumah di Sumenep
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang ikut mengawal penyaluran program. Dari total penerima BSPS di Jawa Timur, sekitar 1.200 KK berasal dari Surabaya, dengan lebih dari separuhnya telah terverifikasi.
“Sekitar 600 penerima di Surabaya sudah terverifikasi hingga awal Mei dan akan dipercepat agar sesuai target,” ujarnya.
Bambang Haryo juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai pro-rakyat, termasuk program pembangunan tiga juta rumah yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2026.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan BSPS yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kegiatan peninjauan juga dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso.
BSPS merupakan program Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui bantuan stimulan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini difokuskan pada penyediaan bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah.
Editor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026