Surabaya - Ratusan warga yang tergabung dalam Akarsuro (Aksi Warga Melawan Penggusuran Rel Kereta Api Surabaya) menolak pemaparan masterplan perkeretaapian 2012 yang disampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di gedung DPRD Surabaya, Selasa. Penolakan warga tersebut dillakukan dengan aksi keluar gedung ( walkout) saat pemaparan yang disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan. Koordinator Akarsuro Kusnan menilai mereka dalam hal ini pihak Kemenhub, PT KA, Komisi C DPRD Surabaya tidak memanusiakan para warga pinggir rel KA yang terkena dampak penggusuran untuk pembangunan doubel track atau dua jalur KA arah Pasar Turi-Juanda. "Komisi A DPRD Surabaya dan pemkot saat itu sudah mendukung kita dengan menolak renancana pengusuran, tapi Komisi C malah mengamini rencana itu," katanya. Menurut dia, pemaparan tersebut merupakan penjelasan atas rencana penggusuran warga pinggir rel yang jumlahnya ada sekitar 15.000 kepala keluarga (KK). "Kita disuruh lihat, ini tanahmu yang akan dibuat seperti ini. Warga di sini tetap sepakat sampai kapan pun akan menolak penggusuran," katanya. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim mengatakan pihaknya memahami adanya "walkout" yang dilakukan warga piunggir rel. "Saat itu, orang sudah jenuh dengan pemaparan yang seolah tidak membela kepentingan publik. Sehingga kami memahami ada gejolak dari warga itu," katanya. Alim membantah bahwa pihaknya tidak mendukung kepentingan warga. Ia mengatakan bahwa program pemerintah pusat harus didukung karena kepentingan pusat juga kepentingan masyarakat. "Kita sudah bersusah payah mengundang Kemenhub untuk presentasi hal ini. Dengan adanya hal ini, Kemenhub akan mengerti, rakyat inginnya apa? sehingga diharapkan akan berfikir ulang dengan rencana penggusuran," katanya. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan terkait rencana penggusuran warga pinggir rel dan pembangunan jalur ganda KA pihaknya memberikan dua opsi. Opsi pertama yakni, pemerintah setempat mengajukan tambahan anggaran kerohiman untuk tahun ini atau tahun depan dan opsi kedua memberikan rumah susun bagi warga terdampak. Menurut dia, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi juga perlu melibatkan instansi lain. "Nanti usulan dari ketua Komisi C, koordinasi dengan pemerintah kota, mengusulkan ke PT KA, Kemenhub atau Kementerian BUMN, menganggarkan kerohiman. Kami tidak sewenang-wenang menggusur saja. Nanti usulan dari pemerintah akan bisa diusulkan ke Kemenkeu, sedangkan Kemenpera juga turun," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013