Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah di Aula Bapperinda Ponorogo, Rabu.
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Enny Indarti mengatakan evaluasi tersebut membahas tata kelola pelaksanaan program MBG, termasuk pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Ia mengungkapkan hasil evaluasi di lapangan masih menemukan sejumlah SPPG yang menggunakan produk UMKM dan tenaga kerja dari luar daerah.
Menurut Enny, kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan program makan bergizi gratis.
Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting tidak hanya dalam memastikan pelayanan gizi berjalan baik, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi lokal.
“Pemberdayaan UMKM dan tenaga kerja seharusnya berasal dari daerah setempat dengan tetap memperhatikan kualitas produk,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo Lisdyarita meminta pengelola dapur MBG mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia berharap seluruh bahan pangan dan tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur MBG dapat berasal dari pelaku usaha dan masyarakat lokal Ponorogo.
Lisdyarita menambahkan pemerintah daerah akan terus memberikan arahan agar pengelola program memprioritaskan produk serta tenaga kerja lokal.
“Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga Ponorogo,” katanya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026