Penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mendongkrak realisasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten setempat tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
"Program KUR di Kabupaten Probolinggo telah diakses oleh 1.216 pelaku usaha dengan total nilai penyaluran mencapai Rp660.887.400.000 dan pencapaian itu diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto dalam keterangannya di kabupaten setempat, Jumat.
Menurutnya penguatan dan pengembangan UMKM sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo melalui Program SAE (Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing), khususnya dalam mendorong UMKM agar naik kelas.
"Penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Itu selaras dengan Program SAE yang mendorong UMKM naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan," tuturnya.
Ia mengatakan UMKM naik kelas dilakukan melalui beberapa tahapan yakni mulai dari UMKM informal yang diarahkan menjadi legal dan tertib administrasi, kemudian naik ke UMKM tertata dengan fokus pada pencatatan usaha dan digitalisasi.
"Tahap berikutnya adalah UMKM Bankable, yakni UMKM yang sudah mampu mengakses pembiayaan. Tahapan terakhir adalah UMKM scale up, yang mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas pasar," katanya.
Sugeng menjelaskan semakin banyak UMKM yang mampu mengakses permodalan, maka dampak positif terhadap perekonomian daerah akan semakin besar. Peningkatan kapasitas produksi UMKM dinilai mampu mempercepat perputaran uang dan menggerakkan ekonomi lokal.
"Efeknya sangat nyata. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, perputaran uang di Kabupaten Probolinggo lebih cepat dan berdampak langsung terhadap PDRB kabupaten hingga provinsi," ujarnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, penguatan UMKM juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja serta pengurangan angka pengangguran lokal.
"UMKM yang berkembang cenderung lebih ekspansif dan membutuhkan tambahan tenaga kerja. UMKM yang naik kelas pasti membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga membantu mengurangi pengangguran lokal sekaligus menekan urbanisasi," katanya.
Berdasarkan data DKUPP, tercatat terdapat 2.630 UMKM di Kabupaten Probolinggo. Dari jumlah tersebut, 1.216 UMKM telah difasilitasi untuk mengakses pembiayaan sekaligus mendapatkan pendampingan usaha.
Ia menjelaskan pemerintah daerah akan terus hadir dalam memfasilitasi UMKM agar semakin siap masuk ke rantai pasok modern, termasuk pusat perbelanjaan dan pasar yang lebih luas. Hal itu tercermin dari capaian Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jatim.
"Itu bukti bahwa pemerintah hadir memfasilitasi UMKM naik kelas, salah satunya melalui akses perbankan. Kabupaten Probolinggo bahkan tercatat sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jatim," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026