Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menanggapi pembahasan wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung.
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan, menyatakan bahwa PDIP akan konsisten menjaga marwah demokrasi karena hak rakyat memilih langsung calon pemimpin harus tetap dijaga bersama semua pihak.
"Wacana penyelenggaraan Pilkada tidak langsung dengan alasan efisiensi anggaran dapat berpotensi merusak prinsip demokrasi," katanya di Bojonegoro, Senin.
Menurutnya, efisiensi bukanlah pembenaran untuk memangkas hak rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung. Ia menilai, mahar politik yang membuat biaya kontestasi Pilkada menjadi mahal.
"Apabila partai politik konsisten mengusung calon kepala daerah yang berintegritas, punya kapasitas dan memiliki rekam jejak yang bagus, secara tidak langsung akan mengurangi praktik politik uang," jelasnya.
Terkait persoalan efisiensi, lanjut Dony, justru akan lebih baik apabila Pilkada dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Pemilihan serentak ini bisa efisiensi untuk tahapan dan lain-lain, namun cetak suara saja mungkin yang biayanya tersendiri," katanya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026