Surabaya - Sekitar 38 dewan kesenian baik tingkat provinsi maupun daerah di Indonesia menagih janji pemerintah pusat untuk merealisasikan terbentuknya Dewan Kesenian Indonesia (DKI). "Ini penting karena dengan berdirinya DKI maka kesenian di Indonesia dapat ditampilkan secara nasional. Selain itu, mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa secara optimal," ujar Ketua Tim Formatur Kongres ke-I Dewan Kesenian, Ratna Sarumpaet, kepada wartawan di Surabaya, Rabu. Ia mengatakan, saat dirinya menjabat ketua formatur dalam Kongres I di Papua pada 2005, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata saat itu dinilai berat memberikan izin, meski Kementerian Dalam Negeri sudah memberi lampu hijau. "Saat pembukaan kongres dulu, Presiden SBY sudah pernah berjanji segera merealisasikan pembentukan DKI. Tapi nyatanya sampai sekarang belum terbentuk, meski tim formatur sudah ada. Praktis belum ada pekerjaan dan tidak menghasilkan apa-apa sampai sekarang," katanya. Ia mengakui, ada pihak tertentu mengarah pada politisasi yang sengaja menolak DKI karena khawatir jika terbentuk maka penghasilannya akan berkurang. "Seharusnya mereka ini mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Kalau cara berpikir tetap begini maka sulit bagi Indonesia menjadi negara maju," tukas wanita yang juga seorang sutradara tersebut. Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Jatim, Achmad Fauzi, mengungkapkan pertemuan bersama dengan Dewan Kesenian se-Indonesia di Surabaya, Selasa (18/12), disepakati kerja formatur diperpanjang hingga 31 Desember 2013. Selanjutnya, jika dalam waktu setahun belum mampu menyampaikan capaian tugas dan proses pembentukan DKI, sekaligus membentuk AD/ART maka disepakati akan di gelar Kongres ke-II dengan mengganti komposisi formatur yang sekarang. "Dalam rapat tersebut disepakati kerja formatur diperpanjang setahun. Kemudian, sambil menunggu waktu, saya ditunjuk memediatori permasalahan yang terjadi saat ini," tukas dia. Beberapa solusi untuk mengurai permasalahan yang ada, lanjut dia, diantaranya dengan memulai kembali meminta janji presiden, sekaligus menggelar langkah-langkah strategis dengan mengundang dan berdialog antara tim formatur, Dewan Kesenian se-Indonesia serta presiden. Selain itu, kata Achmad Fauzi, untuk mendorong kinerja DKI yang lebih profesional maka beban tugas Dewan Kesenian Jakarta dicabut dari Badan Kontak Dewan Kesenian se-Indonesia. "Selanjutnya, semua permasalahan yang ada termasuk koordinasi dengan dewan kesenian se-Indonesia semuanya diserahkan kepada Dewan Kesenian Indonesia," katanya.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012