TPKAD Kota Kediri menerima kedatangan Tim Penilai Utama TPAKD Award yaitu Sardjito Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Djauhari J.Sitorus Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bertempat di Ruang Command Center Balai Kota Kediri, Kamis.
"Kota Kediri merupakan salah satu kota yang program TPAKD dilombakan di antara beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dalam penilaian ini, tim akan melihat bagaimana Kota Kediri menjalankan program percepatan akses keuangan daerahnya dan program tersebut apakah bermanfaat atau tidak untuk masyarakat," kata Sardjito di Kediri.
Sardjito mengungkapkan tentang tujuan tim melakukan penilaian program TPAKD Kota Kediri serta melakukan dialog, yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemkot Kediri, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Berkah Rizqi yang ada di Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian Kota Kediri Enny Endarjati memaparkan tentang capaian program TPAKD Kota Kediri. Enny menjelaskan bahwa Kota Kediri termasuk kota terbesar ke-3 di Jawa Timur, dengan jumlah penduduk 290 ribu jiwa, dengan luas daerah sebesar 63,4 kilometer persegi yang terdiri dari tiga kecamatan dan 46 kelurahan.
Baca juga: DNKI tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap akses keuangan formal
Untuk tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kediri, tanpa tembakau sebesar 7,023 persen dengan tingkat kemiskinan dari 8,23 persen tahun 2013 turun sebesar 7,68 persen di 2018. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka yang semula pada 2013 sebesar 7,92 persen, pada 2018 turun sebesar 3,63 persen.
Lebih lanjut Enny juga mengungkapkan bahwa TPAKD terbentuk pada 2016, dimana keanggotaannya sudah diatur sesuai Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 188.45/285/419.033/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 188.45/576/419.16/2016 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri ini terdiri dari jajaran pemkot, OJK, BI, perguruan tinggi, industri jasa keuangan, KPPN, dan kementerian agama dan sudah dikukuhkan oleh Wali Kota Kediri.
"Tujuan pembentukan TPAKD ini untuk mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses keuangan," ujar Enny Endarjati.
Untuk capaian program kerja TPAKD pada 2016 – 2018, Enny menjelaskan pada 2016 masih baru sehingga hanya dua program kerja yang dilakukan yaitu penguatan infrastruktur perluasan akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan.
Sedangkan mulai 2017 sampai 2018 ada empat program kerja TPAKD. Capaian program kerja TPAKD tahun 2018 menunjukkan sebesar 50 persen program kerja perluasan akses keuangan, sedangkan untuk program peningkatan literasi keuangan dan kegiatan asistensi/ pendampingan TPAKD sebesar 17 persen dan terakhir untuk program penguatan infrastruktur perluasan akses keuangan sebesar 16 persen.
Baca juga: Rini: Mekaar buka akses keuangan masyarakat prasejahtera
"Hasil capaian tersebut berdasarkan beberapa program yang sudah dijalankan seperti perluasan akses keuangan yaitu pemberdayaan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri melalui peningkatan akses keuangan di LKMS Berkah Rizqi Lirboyo dan kegiatan berupa literasi keuangan terkait pengelolaan keuangan usaha dari OJK Kediri serta inklusi keuangan melalui 'dropping' pinjaman di LKMS Berkah Rizqi Lirboyo," kata dia.
Dalam penilaian ini, Dewan Nasional Keuangan Inklusif Djauhari juga memberikan pertanyaan kepada Ketua Pengurus LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri Mochammad Syaihul Izzat.
Beberapa pertanyaan diajukan mengenai program pemberdayaan masyarakat di sekitar pondok pesantren dengan dan inklusi keuangan melalui dropping pinjaman di LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri dengan sasaran dari kalangan masyarakat/calon nasabah dan nasabah dari ibu-ibu rumah tangga di sekitar LKMS Berkah Rizqi Lirboyo Kediri.
Setelah itu, TPAKD Kota Kediri beserta Tim Penilai Utama mengunjungi LKMS Berkah Rizqi yang ada di areal Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri.
Dalam kegiatan ini, juga dihadiri Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto, perwakilan Bank Indonesia dan perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
Baca juga: Menteri BUMN ingin mudahkan akses layanan keuangan nontunai
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
