"Mengapa saya katakan naik takhta? Karena hasil Pemilu 2019 Gerindra berhak menjadi unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalsel yang berjumlah empat orang itu (ketua dan tiga wakil ketua)," katanya di Banjarmasin, Minggu.
Pasalnya, dalam kepemimpinan DPRD Provinsi Kalsel periode 2014 s.d. 2019, Gerindra kalah bersaing dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kendati sama-sama mendapat enam kursi, jumlah suara PKB lebih banyak.
"Pada periode 2014 s.d. 2019 unsur, pimpinan DPRD Provinsi Kalsel terdiri atas Partai Golkar (ketua) dan tiga wakil ketuanya berasal dari PDIP, PPP, dan PKB. Pada periode 2019 s.d. 2024, PPP dan PKB tidak lagi menjadi unsur pimpinan DPRD setempat," ujarnya.
Berdasarkan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalsel, perkiraan unsur pimpinan berasal dari Golkar, PDIP, Gerindra, dan PAN," kata Abdillah.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Partai Gerindra Kalsel H. Muhammad Nur S. Sy. menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memilih partainya pada Pemilu 2019.
"Dengan memberikan pilihan yang banyak, perolehan suara buat Gerindra meningkat," ujar Mad Nur (panggilan akrab Muhammad Nur) yang berpeluang menjadi anggota DPR RI hasil Pemilu 2019.
Sementara itu, perolehan masing-masing partai politik untuk perebutan 55 keanggotaan DPRD Provinsi Kalsel periode 2019 s.d. 2024, yakni Golkar 12, PDIP dan Gerindra masing-masing delapan orang/kursi.
Selanjutnya, PAN enam orang, PKB dan PKS masing-masing lima, NasDem empat, PPP dan Partai Demokrat masing-masing tiga, serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) satu orang.
Periode sebelumnya (2014 s.d. 2019) keanggotaan DPRD Provinsi Kalsel dari Partai Golkar 13, PDIP delapan, PPP tujuh, PKB dan Gerindra masing-masing enam orang, PKS lima, Demokrat empat, NasDem tiga, Hanura dua, dan PAN satu orang.
Pewarta: Sukarli
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
