"Kami telah memaparkan kepada perwakilan Kemenko Polhukam RI tentang kesiapan daerah untuk menjadi ibukota pemerintahan. Dalam kesempatan itu kami juga menyampaikan saran dan masukan terkait hal tersebut," kata Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat menerima kedatangan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) terkait kesiapan Palangka Raya untuk menjadi ibukota pemerintahan.
Orang nomor satu di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila itu menegaskan bahwa pihak Kalteng selalu siap, apabila Palangka Raya dan sekitarnya dijadikan sebagai ibukota pemerintahan Indonesia.
"Kami akan selalu siap mengikuti setiap tahapan pengkajian daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.," kata Sugianto.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri menambahkan, perwakilan dari Kemenko Pulhukam RI itu ditugaskan untuk menggali informasi dan data tambahan berkenaan dengan wacana Palangka Raya sebagai calon ibukota pemerintahan.
"Kami memaparkan dari sisi astagrata yang meliputi informasi geografi daerah, keamanan serta sosial, ekonomi dan budaya daerah," terangnya kepada awak media.
Astagrata merupakan konsepsi dasar ketahanan nasional sebagai perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya, dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang ada di wilayah setempat.
Fahrizal menegaskan, Pemprov Kalteng selalu siap jika pemerintah pusat memang menginginkan Palangka Raya dijadikan sebagai ibukota pemerintahan negara. Pihaknya juga telah menyiapkan antara 300-500 ribu hektare lahan untuk keperluan tersebut.
Berdasarkan letak geografisnya Kalteng memiliki keunggulan untuk merealisasikan wacana tersebut, mulai dari jumlah penduduknya yang belum terlalu banyak dan posisinya yang strategis karena berada di tengah suatu wilayah.
"Kalteng tidak memiliki gunung berapi, aman dari gempa dan memiliki ketersediaan yang cukup banyak terhadap kebutuhan dasar seperti air," ungkap Fahrizal.
Sebelumnya, survei juga pernah dilakukan pada pertengahan 2018 lalu oleh Badan Informasi Geospasial.
Pada waktu itu tim yang diturunkan terbagi menjadi tiga untuk melakukan pemetaan terhadap kesiapan lahan di Kalteng, untuk kemudian dibuatkan perencanaan ke depannya.
Kedatangan Badan Informasi Geospasial merupakan permintaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Baca juga: Gubernur paparkan kesiapan Kalteng sebagai ibu kota pemerintahan
Pewarta: Jaka Sugiyanta/Adv
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
