Generasi milenialketika menduduki jabatan eksekutif mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai tuntutan rakyat.
Depok (ANTARA) - Semakin banyak pengelola negara dan politisi senior yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga perlu melibatkan kaum milenial menjadi pengelola negara demi kemajuan bangsa, kata Ketua Umum Relawan Komite Masyarakat Pencinta Seni Budaya Pendukung Prabowo Sandi (KOMPP-PAS) Ashari.

Dalam keterangan tertulis, Minggu, Ashari mengatakan rata-rata pengelola negara maupun politisi yang terjerat OTT KPK berusia di atas 41 tahun, yakni usia yang sudah melewati usia milenial, sehingga kecenderungan idealismenya mulai luntur berubah ke pragmatisme.

Menurut Ashari, generasi milenial ketika menduduki jabatan eksekutif mampu melahirkan kebijakan-kebijakan sesuai tuntutan rakyat. "Mayoritas tersangka OTT dan terpidana korupsi itu di atas 41 tahun. Usia yang sudah senior. Karenanya, Indonesia perlu generasi milenial. Di usia milenial, umumnya lebih idealis. Kita butuh itu, bukan yang pragmatis," kata Ashari lagi.

Idealisme generasi milenial (usia lebih dari 40, menurut riset dari Arus Survei Indonesia) jauh lebih besar dibanding kalangan senior yang sarat kepentingan politis dan ekonomis.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuzy alias Rommy terkena OTT KPK. Diduga, Rommy menjadi mediator jabatan di Kemenag. Saat ditangkap Rommy berusia 45 tahun.

Sebelumnya, Bupati Pakpak Barat Remigo Yolando Berutu berusia 50 tahun. Kemudian Sunjaya Purwadi Sastra, Bupati Cirebon, berusia 53 tahun, dan Zainudin Hasan, Bupati Lampung Selatan, berusia 53 tahun.

Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mengungkapkan, dari hasil survei lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) ada 6 generasi milenial profesional yang pantas jadi menteri. Keenam nama itu, memang cukup layak untuk menempati posisi di bidang perekonomian.

Menurut Immanuel, dari enam nama itu yang paling mungkin adalah Emil Dardak, Nadiem Makarim, dan Witjaksono, mengingat mereka adalah generasi milenial profesional yang memang sudah jelas memiliki ketertarikan di dunia politik.

"Menteri itu kan jabatan politik. Jadi idealnya sosok yang menempati kursi menteri adalah orang yang punya wawasan politik yang mumpuni," kata Immanuel.

Terlebih lagi, kata Immanuel pula, posisi menteri adalah adalah satu posisi penentu kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat. "Jangan sampai seorang menteri dipermainkan oleh politik pragmatis. Capek kita," ujarnya pula.

Sebelumnya, Arus Survei Indonesia (ASI) merilis 6 nama profesional sebagai figur paling pantas menjadi menteri. Kemunculan 6 nama tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan ASI pada 26 Februari-12 Maret 2019.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan MSi mengungkapkan, dari 6 nama generasi milenial profesional yang dianggap paling pantas menjadi menteri, antara lain Emil Dardak (Wagub Jawa Timur), Nadiem Makarim (CEO Go-Jek/78,88), Ahmad Zaky (CEO Bukalapak/73,76), Merry Riana/73.02), Witjaksono (pendiri Dua Putra Utama Makmur (DPUM/71,78), dan Inayah Wahid/70,58 persen.

Ali menjelaskan, survei tersebut melibatkan 110 pakar yang menjadi penilai. Mereka berasal dari berbagai profesi seperti akademisi, jurnalis, peneliti, partai politik, organisasi kemasyarakatan, pengusaha muda, mahasiswa, budayawan, dan kalangan profesional.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019