Kritis kepada siapa saja yang tidak prorakyat, sebagai usaha untuk membangun negara agar bisa lebih majuTuban, Jatim (ANTARA News) - Wakil Bupati Tuban, Jawa Timur, Noor Nahar Hussein meminta insan pers di daerah itu harus bersikap kritis kepada siapa saja yang tidak prorakyat, sebagai usaha untuk membangun negara agar bisa lebih maju.
"Tugas pers itu harus kritis. Pers harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk mengedukasi masyarakat," katanya dalam acara tasyakuran PWI Tuban, Rabu.
Ia memberikan gambaran dalam pembangunan kilang minyak di Tuban, maka peran pers sangat dibutuhkan untuk membedah kalau saja keberadaannya tidak menguntungkan masyarakat, juga tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
"Dengan sudut pandangnya maka pers bisa kritis," katanya.
Ia juga mengimbau wartawan di daerahnya biasa bersinergi dengan berbagai pihak, seperti pemkab, perusahaan, untuk bisa mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang diperjuangkan bersama.
Salah satu contohnya kegiatan wartawan di daerahnya yang memberikan santunan kepada anak yatim piatu juga merupakan bentuk rasa tanggung jawab.
"Sebab keberadaan anak yatim piatu merupakan tanggung jawab kita semua," katanya.
Ia kemudian mengutip tema HPN 2019 yaitu Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital merupakan momentum yang tepat karena sekarang masuk revolusi industri 4.0.
"Pers harus bisa menangkap dan mengikuti perkembangan yang berjalan dengan cepat di era revolusi industri 4.0," katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua PWI Tuban Pipit Wibawanto, berharap PWI bisa mengawal proses demokrasi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 dengan baik.
"Kami mengharapkan wartawan di Tuban bisa mengawal proses pemilu agar bisa berjalan dengan baik," katanya..
Kegiatan HPN di Tuban, selain tasyakuran dengan mengundang berbagai pihak, dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu, juga diisi bakti sosial membersihkan objek wisata pantai di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang.
Selain itu juga pertandingan futsal yang diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan perusahaan.
Baca juga: Pers jangan lelah kritik pemerintah
Baca juga: Ketua DPR tak khawatirkan kritik pers
Baca juga: Dewan Pers kritik pegawai negeri jadi wartawan
Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
