"Saya sudah bicara dengan Gubernur (NTT) bahwa memang komodo itu harus direvitalisasi, ditataulang secara baik, tapi bertahap. Jadi tidak ditutup, tapi ditataulang," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Proses pemeliharaan Pulau Komodo, menurut JK, dapat dilakukan sejalan dengan tetap membuka tempat wisata yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO tersebut.
Salah satu solusinya, para wisatawan dapat diarahkan untuk mengunjungi tempat wisata sekitar selama pemeliharaan Taman Nasional Komodo dilakukan secara bertahap.
"Mungkin tahun ini Pulau ini diperbaiki, tentu wisawatan bisa pergi ke pulau lain; (misalnya) ke Rinca kan ada komodo juga. Di situ kan ada Pink Beach, ada Pulau Rinca, supaya masyarakat di sana tetap punya kerjaan. Jadi bertahap, tidak ditutup," katanya.
Wapres JK telah membentuk tim khusus untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan di Pulau Komodo serta mencari solusi terbaik untuk wisatawan, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
Tim arahan JK tersebut dikoordinasi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dengan melibatkan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Persoalan mengenai Pulau Komodo bergulir sejak November 2018, ketika Gubernur Viktor mengatakan ingin ambil bagian dalam pengelolaan Taman Nasional tersebut.
Setelah itu, Viktor Laiskodat juga memunculkan wacana untuk menaikkan harga tiket masuk bagi wisatawan asing sebesar 500 dolar AS dan turis domestik senilai 100 dolar AS.
Terakhir, Viktor kembali memunculkan pernyataan untuk menutup sementara Taman Nasional Komodo selama satu tahun, dengan alasan pemeliharaan untuk hewan komodo yang semakin hari kondisinya semakin kurus karena kurang makan.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019
