Berdasarkan data yang dihimpun Antaranews.comn di Jakarta, Senin dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM alokasi tersebut untuk pencampuran BBM (B20) periode Januari-Desember 2019.
Hal tersebut berdasarkan Kepmen Nomor 2018 K/10/MEM 2018 yang ditetapkan 29 November 2018.
Ada sebanyak 18 badan usaha BBM yang mendapatkan alokasi biodiesel untuk program B20, di mana PT Pertamina mendapatkan jatah 5.304.251 kl, yaitu terbanyak dibandingkan badan usaha lainnya.
Sedangkan untuk pemasok Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel terdapat 19 badan usaha, di mana PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki volume terbesar dalam memberikan pasokan yaitu 904.431 kl.
Kebijakan pencampuran BBN berupa biodiesel sebesar 20 persen (B20) ke dalam BBM dinilai mampu menghemat impor solar sebesar 937,84 juta dolar AS sejak September 2018 dijalankan.
Baca juga: Pemerintah tetapkan harga biodiesel pada Februari Rp7.015/liter
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan, penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama tahun 2018 mencapai 1,67 juta kl.
Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil.
Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi.
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan total sebanyak 6,55 juta metrik ton (mt) LPG bersubsidi dan 0,99 juta mt LPG nonsubsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited).
Dalam laporan kinerja tahun 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta kl terdiri dari 16,12 juta kl BBM bersubsidi (solar, minyak tanah, dan Premium) serta BBM nonsubsidi sebesar 51,23 juta kl.
Baca juga: Sejumlah menteri bidang ekonomi temui Presiden
Baca juga: Sofyan Djalil: Persoalan sertifikat tanah banyak hambat pembangunan
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
