Bahtiar melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil hanya memberi Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sekali ke KPU RI. Pemberian dilakukan pada 15 Desember 2017 sesuai amanat UU Pemilu. DP4 tersebut untuk dijadikan bahan sandingan bagi KPU dalam menyusun DPT Pemilu 2019.
Ia menjelaskan pada 5 September 2018 KPU mengumumkan DPT Hasil Perbaikan Pertama sebanyak 185.732.093 pemilih. Terhadap pengumuman KPU tentang DPT hasil perbaikan pertama tersebut, selanjutnya Ditjen Dukcapil melakukan analisis dan melakukan perbandingan dengan DP4 yg diserahkan Kemendagri tahun 2017 sebanyak 196.545.636 orang.
Berdasarkan hasil analisis terhadap DPT hasil perbaikan yang pertama tersebut, Dukcapil mengirim surat kepada KPU pada 15 September 2018 melalui Surat Nomor 270.04/16233/Dukcapil, menyampaikan laporan hasil analisis terhadap DPT hasil perbaikan pertama KPU tersebut. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa berdasarkan hasil analisis Dukcapil ditemukan data dari DPT pertama tersebut, yang sesuai dengan DP4 yang diserahkan berjumlah 160.502.335 pemilih.
Disampaikan pula hasil analisis Dukcapil saat itu bahwa yang sudah merekam tapi belum masuk DPT yang diumumkan oleh KPU pada 5 September 2018 yaitu sebanyak 31.798.863 orang.
"Artinya jumlah 31.798.863 orang tersebut adalah data yang sudah terekam dalam data kependudukan Dukcapil Kemendagri tapi belum masuk DPT yang diumumkan KPU tanggal 5 September 2018. Jumlah 31.798.863 tersebut adalah bagian dari DP4 sebanyak 196.545.636 orang jumlah penduduk potensial pemilih yang diserahkan Kemendagri c.q Ditjen Dukcapil pada 15 Desember 2017. Jadi tidak ada DP4 tambahan," kata Bahtiar.
Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil sifatnya hanya membantu menganalisis data penduduk. Kewenangan menetapkan DPT adalah sepenuhnya kewenangan KPU. Hasil analisis Ditjen Dukcapil tersebut hanya bersifat informasi yang disampaikan kepada KPU.
"Apakah KPU mau gunakan atau tidak adalah otoritas KPU sebagai lembaga yang berwenang menetapkan DPT Pemilu 2019. Jadi kami tegaskan bahwa tidak benar jika ada informasi yang menyatakan bahwa Kemendagri menyerahkan DP4 atau data penduduk tambahan sebanyak 31 juta orang. Itu informasi yang tidak benar dan tidak valid," katanya.
Bahtiar mengatakan sesuai UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU dalam menetapkan DPT menggunakan dua sumber data, yaitu DP4 yang diserahkan Pemerintah pada 2017 dan DPT Pemilu terakhir. DP4 bukan satu-satunya sumber data KPU dalam menetapkan DPT.
"Kewenangan penetapan DPT sepenuhnya otoritas KPU. Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil sifatnya hanya membantu menyiapkan data kependudukan sesuai perintah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dukcapil Kemendagri juga membantu KPU RI menyisir data kependudukan sesuai permintaan KPU. Dukcapil Kemendagri sifatnya hanya membantu dan menyerahkan DP4 sesuai amanat UU Pemilu dan DP4 yang diserahkan Kemendagri datanya tersebut dikawal oleh Ditjen Dukcapil," katanya.
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
