Jakarta, 14/9 (ANTARA News) - Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan perguruan Muhammadiyah telah sejak lama melaksanakan pengamalan empat pilar berbangsa dan bernegara khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan.

Dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, jumat, Zulkifli menjelaskan hal tersebut saat sosialisasi empat pilar di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur  di Jl. Juanda, Samarinda, Kalimantan Timur. 

"Muhammadiyah sudah melaksanakan Empat Pilar", katanya.

Zulkifli mencontohkan, sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola Muhammadiyah, terutama yang berada di Indonesia bagian timur, peserta didiknya tak hanya ummat Muslim, ummat yang lain pun juga ada.

"Bahkan di Indonesia timur peserta didik perguruan Muhammadiyah mayoritas adalah non-Muslim", ungkapnya.

Jadi dari sini Muhammadiyah hadir untuk bangsa dan negara.

Tak hanya itu yang dicontohkan oleh pria asal Lampung itu. Dalam memilih ketua, menurut Zulkifli Hasan, Muhammadiyah menggunakan jalan musyawarah untuk mufakat sehingga tak ada unsur intimidasi atau iming-iming. Dari semua yang sudah dilakukan oleh organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu maka dirinya menyebut,

"Kalau Indonesia mau maju, belajarlah pada Muhammadiyah" kata Zulkifli Hasan.

Dalam sosialisasi yang diliput oleh beragam media, pria yang mempunyai hobby joging itu mengungkapkan bahwa Indonesia didirikan oleh kaum intelektual. Karena didirikan oleh kaum intelektual maka gagasan berbangsa dan bernegara sangat maju ke depan.

"Tahun 1945 kita sudah memikirkan negara kesejahteraan", paparnya.

Masalah ini menurutnya baru dibicarakan oleh negara lain 20 tahun kemudian.Sebagai kaum intelektual, para pendiri bangsa benar-benar memikirkan bangsa, negara, dan rakyat. Agus Salim, salah satu pendiri bangsa bahkan menyebut, menjadi pemimpin adalah jalan menderita.

Keteladanan dari para pendiri bangsa dikatakan  Zulkifli Hasan tak hanya dalam kepemimpinan. Dalam pergaulan, sikap para intelektual itu dikatakan perlu ditiru.

"Meski IJ Kasimo dari Partai Katolik dan Natsir dari Masyumi namun mereka bersahabat", ungkapnya.

Meski Buya Hamka dan Soekarno pernah berseteru namun ketika Soekarno wafat, Hamka yang menyolatkan. 

Sikap para pendiri bangsa itu menurut Bang Zul sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, yakni bersatu, berdaulat, adil, dan setara.

Setelah Indonesia merdeka 73 tahun, dirinya merasakan apa yang diteladankan para pendiri bangsa itu mulai pudar.

"Kepemimpinan kita sekarang berbeda dengan masa lalu", paparnya.

Zulkifli Hasan mengharap para pemimpin atau pejabat melayani rakyat. Hal demikian perlu sebab mereka disumpah untuk taat pada konstitusi.

"Taat pada konstitusi adalah mencerdaskah kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut menciptakan perdamaian dunia", paparnya.  

Dari sinilah tak boleh ada rakyat kelaparan, tak bisa sekolah, dan tak bisa berobat.

"Jadi kalau ada mahasiswa UMKT yang tak bisa bayar uang kuliah, jangan dikeluarka, karena tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa", tambahnya.

Problem yang dihadapi bangsa ini tak hanya itu. Diungkapkan meski Indonesia negeri yang kaya namun kita dalam berbagai hal khususnya kesejahteraan kalah dengan negara lain. Padahal negara itu tak memiliki kekayaan alam, tambang, sungai, gunung, dan hutan.

"Singapura, sungainya saja buatan", ungkapnya.

Menurut Zulkifli Hasan majunya sebuah bangsa ditentukan oleh orang atau SDM-nya bukan kekayaan alamnya.

"Singapura tak memiliki kekayaan alam namun mereka memiliki SDM yang mampu menjawab tantangan jaman", ucapnya.

Untuk itu dirinya meminta agar para mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Apalagi kalian kuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Kalimantan Timur", sebutnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Zulkifli Hasan sangat penting dikuasai apalagi di era tarung bebas antar negara ini.

Dirinya meminta mahasiswa tak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikatakan, di tahun politik ini diharap mahasiswa menjadi agent perubahan. Para mahasiswa ditekankan menyampaikan kepada masyarakat hak politik, memilih dan dipilih.

"Sampaikan kepada masyarakat hak politik secara bertanggungjawab", paparnya.

Dimaksud dengan hak politik yang bertanggungjawab adalah, masyarakat peduli politik, Pemilu, dengan mengetahui asal-usul calon yang hendak dipilih.

"Hak pilih kita jangan ditukar sembako, sarung, dan uang", tegasnya.

Untuk itu dirinya mengharap mahasiswa membantu pendidikan politik pada masyarakat mengenai pentingnya hak dan kewajiban warga negara. ***2***

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Jaka Sugiyanta
Copyright © ANTARA 2018