Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai sistem ganjil genap (gage) yang dilanjutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kebijakan positif untuk pengendali lalu lintas.

Baca juga: Pemprov DKI rapatkan kelanjutan ganjil-genap usai Asian Games 2018

"Konsumen sangat diuntungkan dengan adanya gage yang diteruskan karena terbukti gage cukup positif sebagai instrumen pengendali lalu lintas," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Anies : pembatasan ganjil-genap dilanjutkan hingga Asian Paragames

Menurut Tulus, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta hasil evaluasi gage setelah minggu ke-6 perluasan pemberlakuan menunjukkan, pertama ruas jalan gage, kecepatan rata-ratanya naik antara 44 hingga 53 persen, sedangkan ruas jalan alternatif turun sebesar 2,17 persen.

Baca juga: Dishub DKI berharap kebijakan ganjil genap jadi permanen

Baca juga: Perluasan ganjil-genap memperbaiki kualitas udara

Kedua, terjadi penurunan waktu tempuh 34 persen dan ketiga, perbandingan volume lalu lintas yang lewat dengan kapasitas jalan tesebut ( V/C Ratio) turun 20,37 persen, sedangkan jalan alternatif naik 6,48 persen.

Keempat, terdapat perubahan emisi CO2 rata-rata turun 20,30 persen dan kelima, terjadi kenaikan jumlah penumpang angkutan umum yakni Trans Jakarta naik 40 persen, Trans Jabodetabek PPD naik 29 persen, Trans Jabodetabek Sinar Jaya 6 persen dan Trans Jabodetabek Lorena 98 persen.

Baca juga: Polisi usulkan berlakukan ganjil-genap saat Paragames

Dengan demikian, kata Tulus, bisa ditarik kesimpulan kebijakan gage sudah mampu membuat masyarakat mengubah perilaku dan ini momen yang baik untuk dipertahakan.

Namun, katanya menegaskan, pada implementasinya harus dievaluasi, misalnya, Sabtu Minggu tidak berlaku dan ruas jalan tertentu juga layak dievaluasi.

Pemberlakukan jamnya pun tidak perlu `full day` (seharian penuh) karena kemacetan lalulintas sebenarnya hanya pada jam-jam sibuk saja (rush hour), katanya.

Kepada petugas kepolisian, tambah Tulus, harus mengantisipasi anomali-anomali dari ganjil-genap, misalnya pemalsuan plat mobil dan pungli yang dilakukan oknum aparat maupun pengemudi.

Baca juga: Kata Anies Baswedan soal ganjil-genap dan Asian Games 2018

"Jika itu terjadi juga, maka bisa memicu inefisiensi gage dan akhirnya gage tidak optimal. Mari kita awasi bersama," kata Tulus.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan perpanjangan kebijakan ganjil genap yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2018. Pergub tersebut berlaku mulai 3 September 2018 hingga 13 Oktober 2018 atau setelah Asian Para Games selesai.

Hal itu guna mempermudah pada pengelolaan lalu lintas dan juga menjaga kebiasaan yang sudah terbangun selama Asian Games.

Selain itu, perpanjangan kebijakan ganjil genap pada periode ini, digunakan juga untuk pengambilan data yang lebih lengkap dan menyeluruh atas dampak kebijakan pembatasan lalu lintas.

Saat pemberlakuan sistem ganjil genap selama berlangsungnya Asian Games, terdapat temuan fakta-fakta dalam jangka pendek seperti ada peningkatan kecepatan sampai dengan 37 persen. Lalu, ada peningkatan penumpang Transjakarta sampai dengan 40 persen.

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2018