Pemprov Jatim raih opini WTP kali ketujuh

id wtp pemprov jatim, gubernur jatim, soekarwo

Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (ANTARA/Dhemas Reviyanto)

Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ketujuh dari Badan Perwakilan Keuangan RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2017.

"Terima kasih atas apresiasinya dan temuan hasil pemeriksaan akan menjadi dasar koreksi untuk segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan dan aset lebih baik lagi," kata Gubernur Jatim Soekarwo di sela menerima hasil raihan di Sidang Paripurna Istimewa di DPRD Jatim di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, diraihnya kembali opini WTP kali ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Selain itu, kata dia, Pemprov Jatim juga telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur dan kapasitas aparat pengelola keungan dan aset.

"Dalam melaksanakan dan penyusunan laporan keuangan dan aset kami juga selalu mempedomani hasil temuan-temuan BPK RI tahun sebelumnya," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menilai diraihnya opini WTP kali ketujuh ini bukan hanya sekadar penghargaan, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Terlebih, lanjut dia, Pemprov Jatim sudah ?on the track? termasuk adanya dukungan aplikasi keuangan dan aset yang handal seperti "e-newbudgeting" yang merupakan pembenahan pada sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan milik Pemprov Jatim.

Sementara itu, Anggota V BPK RI Isma Yatun menyampaikan pemberian opini WTP ini sesuai dengan kriteria pada peraturan perundang-undangan, di antaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undanganndan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada tahun ini, ia memberi penekanan atas serah terima aset tetap dan personel dari 38 Pemkab/Pemkot kepada Pemprov Jatim terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah negeri, sesuai UU Nomor 23 Tahun2014.

"Meskipun ada beberapa temuan tapi tingkat matrealitasnya masih di bawah sehingga tidak mempengaruhi opini WTP," katanya.

Pihaknya berharap Pemprov Jatim tetap melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan setempat.

Pewarta : Fiqih Arfani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar