"Itu hal yang bagus, ada pertemuan dan saya mendapatkan informasi dari pertemuan itu PA 212 menanyakan apa yang menjadi janji Jokowi terutama terkait dengan akan menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh-tokoh yang terkait aktivis 212 itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut Fadli, dialog yang terjadi dalam pertemuan itu sangat bagus, terutama bisa disampaikan dan dijawab secara langsung.
Namun dia menilai langkah Presiden itu agak telat karena dilihatnya sebagai usaha mendapatkan dukungan dari semua pihak.
Baca juga: Presiden jelaskan pertemuannya dengan Alumni 212
"Jangan baru mau Pemilu kemudian mendekati dan kemudian berusaha meyakinkan. Kenyataannya apa yang sudah terjadi, sudah terjadi begitu," ujarnya.
Dia mengatakan para aktivis 212 mempertanyakan mengapa Presiden dulu berjanji menghentikan kriminalisasi terhadap para aktivis tersebut namun kasus-kasusnya masih berlanjut.
Fadli mencontohkan seperti kasus yang dialami Alfian Tandjung, Jonru, Achmad Dhani, Rachmawati Soekarnoputri, dan Al Khathath.
Dia mengatakan Partai Gerindra selama ini menjalin komunikasi insentif dengan ulama, kiai dan para aktivis 212 sehingga sering mendapatkan masukan serta saran.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan bertemu dengan petinggi PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI), di Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/4).
Baca juga: Hanura apresiasi temu Jokowi dengan Alumni 212
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
