"Saya pikir tidak akan mengarah ke pemilihan melalui DPRD sepertinya, tapi justru proses penyelenggaraannya yang diperkuat," ujar Arief Budiman di Jakarta, Kamis.
Semakin kuatnya penyelenggaraan pilkada, kata dia, dapat dilihat dari penyelenggaranya yang diperkuat tidak hanya KPU dan Bawaslu, ditambah lagi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dimasukkan sebagai penyelenggara pemilu.
Selain itu, Arief menilai terdapat semangat untuk membuat pemilu semakin murah untuk peserta pemilu, terbukti dengan sebagian dari metode kampanye dari peserta pemilu dibiayai oleh negara melalui KPU.
"Melihat tren ini, semua itu cenderung memperkuat proses penyelenggaraan melalui pemilihan langsung, jadi tidak malah akan dikembalikan ke DPRD," ucap Arief.
Untuk menghindari tudingan mendukung salah satu pihak, KPU telah menyampaikan data, fakta dan pengalaman penyelenggaraan pilkada.
Selanjutnya pihaknya menyerahkan kepada pembuat undang-undang yang menentukan, tetapi Arief menegaskan sesungguhnya proses penyelenggaraan semakin tahun semakin baik menunjukkan proses yang sudah berjalan disepakati oleh semua pihak.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Evert Ernest Mangindaan menilai wacana mengembalikan pilkada kepada DPRD memerlukan kajian mendalam karena pemilihan secara langsung mun pun melalui DPRD memiliki kelebihannya masing-masing.
"Kalau dipilih DPRD, Indonesia dibilang mundur. Untuk apa ada reformasi, tetapi kalau langsung banyak kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan," ucap Mangindaan.
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
